PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduk, dalam lingkup Asia bahkan dimata internasional. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah kurang tegas dalam upayanya melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani masalah itu, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang hanya menganjurkan untuk mempunyai anak maksimal dua orang anak. Dapat pula disebabkan oleh faktor lain seperti karena masyarakatnya yang kurang mengindahkan aturan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga berakibat penduduk di Indoensia membludak. Peningkatan penduduk yang cukup tajam ini membuat pemerintah sulit mengendalikan pertambahan angka natalitas. Selain itu, upaya pemerataan yang kurang maksimal, sehingga tampak penduduk Indonesia padat di wilayah tertentu saja.Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk ini muncul berbagai permasalahan, baik permasalahn sosial, politik, kriminalitas bahkan permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, yaitu permasalahan ekonomi, dimulai dari masalah harga makanan yang cukup tinggi, dan diikuti harga sndang dan papan yang turut menunjukkan kenaikannya. Disamping itu, masalah lain yang sifatnya lebih vital yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat sulit mencari pekerjaan, yang akibatnya adalah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya.
Masalah perluasan lapangan pekerjaan ini sebenarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakannya secara optimal, karena sesuai Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dengan jalan membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, karena sudah menjadi hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Upaya pemerintah dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan rekrutmen di lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah, atau dengan cara bekerja sama dengan perusahaan dengan membuka lowongan dan mengadakan rekrutmen untuk calon pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Dalam hal ini perusahaan melakukan filterisasi atau penyaringan untuk memperoleh pekerja yang handal dan mempunyai good skill sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bagi calon pekerja yang sudah melalui tahapan seleksi dalam pengadaan rekrutmen yang dinyatakan lolos, selanjutnya akan siap bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini akan terbentuk hubungan antara perusahaan dan pekerja dalam hubungan kerja.
Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003, meyebutkan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Pernyataan pasal tersebut mengandung maksud bahwa hubungan kerja harus didasarkan pada suatu perjanjian kerja. Sebagaimana Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.
Berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam karya ilmiyah ini, yaitu perjanjia standar pada perjanjian waktu tertentu (PKWT) yang dibuat berdasarkan suatu pekerjaan tertentu dan kebanyakan utnuk pekerjaan di bidang produk-produk baru dari suatu perusahaan. Dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis antara perusahaan sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak kedua. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tranparansi dan didahului dengan proses perundingan atau negosiasi sebagai bentuk tawar-menawar antarkeduanya, untuk menemukan suatu ketetapan yang disepakati bersama dengan memenuhi unsur keadilan artinya tidak ada pihak yang dirugikan.
Perjanjian itu harus memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik, sebagaimana di dalam Pasal 1338 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa: “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”. Dalam hal itikad baik ini diperlukan ketika proses negosiasi, baik sebelum, selama dan setelah proses negosiasi dilaksanakan. Hal ini dlakukan agar perikatan berlangsung sampai tujuan tercapai atau terpenuhi. Dalam perjanjian kerja itu sendiri, terutama PKWT, unsur itikad baik diperlukan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan, karena dimungkinkan bagi pihak kedua yang mempunyai posisi lebih rendah dibandingkan dengan pihak pertama. Hubungan subordinasi antara pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi. Pada praktiknya, PKWT lebih banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian standar, dimana pihak pertama yang berkuasa menentukan segala isi perjanjian. Sedangkan pihak kedua hanya diberikan dua pilihan yaitu menyetujuinya atau tidak menyetujuinya (menolaknya), dengan kata lain harus mundur dari posisi pekerjaan yang diinginkan sebelumnya. Dalam hal ini pihak kedua tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi sebelumnya, sebagai bentuk tawar-menawar untuk menemukan kesepakatan.
Asas itikad baik dalam model perjanjian seperti diatas sangat diperlukan, yang mana tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atas pengusaha terhadap pekerjanya selama menunaikan kewajibannya kelak. Kemudian bagaimana penerapan asas itikad baik dalam PKWT ini dan apa akibat hukum jika asas itikad baik ini diabaikan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan karya ilmiyah ini.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiyah ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian standar pada perjanjian kerja waktu tertentu?
b. Apa akibat hukum jika prinsip itikad baik diabaikan dalam perjanjian standar pada perjanjian kerja waktu tertentu

BAB II
TELAAH TEORI
TNJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN HUBUNGAN KERJA
2.1 Pengertian Istilah
Definisi perjanjian menurut KUH Perdata dalam Pasal 1313, menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa definisi menurut pasal tersebut terlalu luas. Menggunakan kata perbuatan dapat berarti didalamnya adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan-perbuatan lainnya, sehingga perlu dilakukan pembenahan definisi agar lebih tepat, yakni bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Sedangkan perjanjian standar disebut juga perjanjian baku, dalam bahasa Inggris disebut “standard contract” atau “standard agreement”. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipaki sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap pekerja yang mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan. Yang dibakukan dalam perjanjian baku adalah meliputi model dan rumusannya.
Mengingat yang hendak dibahas dalam karya ilmiyah ini adalah masalah perjanjian kerja yang tentunya berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka dalam kajian teori ini akan memberikan definisi mengenai tenaga kerja. Dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 sampai angka 4 memberikan definisi mengenai hal inti ketenagakerjaan, yaitu:
a) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
b) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
c) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
d) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian
Di dalam KUH Perdata Pasal 1320 menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan, dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu. Pada dasarnya ternyata bukan perjanjian apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Disini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Mengenai yang terakhir ini setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seijin suami.

c. Suatu pokok persoalan tertentu;
Suatu pokok persoalan tertentu maksudnya sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal.
Syarat ini dimaksudkan untuk tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah, sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.
Sebenarnya keempat syarat tersebut diatas, dapat dibagi kedalam dua kelompok:
1) Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian atau dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.
2) Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Jika kita akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda, maksudnya jika syarat subyektif tidak dipenuhi, seperti misalnya: seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orangtua dari anak tersebut, atau boleh juga oleh anak itu sendiri setelah dia menjadi dewasa, paling lambat lima tahun setelah dia menjadi dewasa (Ps. 1446 dan 1454 KUH Prdata). Sedagkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya. Lebih lanjut lagi dapat diperjelas, jika akibat hukum itu dapat dibatalkan, ini berarti sebelum diadakan pembatalan tersebut perjanjian adalah sah sampai diadakannya pembatalan itu. Sedangkan jika akibatnya batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

2.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian
a. Asas kebebasan berkontrak
Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalamnya.
Karena hukum Perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi: ”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya pasal ini bukan berarti tidak ada batasannya sma sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana disebut Pasal 1337 KUH Perdata itu.
b. Asas itikad baik (de goedetrow)
Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.
c. Asas pacta sun servanda
Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat seara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Jika dengan demikian maka pihak ketiga tidak dapat memperoleh kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak memperoleh keuntugan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga.Maksud asas pacta sun servanda ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah menbuat perjanjian itu.
d. Asas konsensuil
Maksud dari asas ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
e. Asas Kepribadian
Dalam asas kepribadian ini suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada asasnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak dapat mendapat keuntungan atau kerugian karenanya, kecuali telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga.
Berlakunya asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata, masiing-masing bunyinya:
Pasal 1315: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas mana sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.
Pasal 1340: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
2.4 Unsur-Unsur Perjanjian
Jika suatu perjanjian diuraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Unsur essensialia
Essesialia merupakan unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa unsur tersebut maka perjanjian tidak pernah ada. ”Sebab yang halal” merupakan unsur essesialia untuk adanya perjanjian. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupaan essensialia dari perjanjian formal.
b. Unsur naturalia
Naturalia merupakan unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi para pihak yang membuatnya dapat menyingkirkan itu atau menggantinya. Disini usur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (regelend recht).
c. Unsur accidentalia
Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Misalnya: dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu dapat dikecualikan.

2.5 Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kemungkinan suatu perjanjian yang sudah dibuat tetapi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan:
a. Kelalaian atau wanprestasi
Seorang debitur atau pihak yang harus memenuhi prestasinya dikatakan lalai apabila:
– tidak memenuhi kewajiban, atau
– terlambat memenuhinya, atau
– memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan atau tidak sempurna
b. Keadaan Memaksa atau Overmacht
Overmacht yaitu suatu kedaan diluar kekuasaannya si berutang. Keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidaknya tidak dapat dipikul risikonya oleh si berutang. Ada dua macam overmacht, yaitu:
– bersifat mutlak, yakni tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjian; dan
– bersifat relatif, yakni suatu kedaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari hak si berutang.
2.6 Hapusnya Perikatan
Perjanjian dapat terhapus disebabkan oleh bebrapa hal, yaitu:
a. Pembayaran
Yaitu pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian sukarela, artinya tidak ada paksaan dan eksekusi. Subrogatie (diatur dalam Pasal 1400-1403 KUH Perdata), hutang terbayar lunas oleh seorang pihak ketiga. Hanya perikatan hutang-hutang masih hidup terus karena pihak ketiga menggantikan hak-hak berpiutang. Cassie yaitu suatu perbuatan pemindahan piutang kepada seseorang yang telah member piutang tersebut.
b. Penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan
Cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau diperingatkan untuk mengmbil barang itu dari satu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan disuatu tempat atas tanggungan si berpiutang.
c. Pembaharuan utang (novasi)
Yaitu suatu perbuatan baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.
d. Kompensasi atau perhitungan timbal balik (perjumpaan utang)
Jika seseorang yang berutang, mempunyai suatu utang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak menagih utang satu pada yang lainnya, maka piutang antara dua orang tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama (Pasal 1426 KUH Perdata).
e. Pecampuran utang
Hal ini dapat terjadi jika si berutang kawin dalam pencampuran kekayaan dengan si berpiutang atau si berutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya.
f. Pembebasan utang
Adalah suatu perjanjian baru kepada si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berutang dari segala kewajiban.
g. Hapusnya barang/ benda/ obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian
Dalam pasal 1444 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu barang tertentu yang dimaksudkan dala perjanjian hapus karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang sehingga tidak terang keadaannya, maka perikatan yang terjadi hapus dengan sendirinya.
h. Pembatalan atau pembatalan
Dikatan suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian jual beli dengan seorang yang sudah dewasa maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orangtua anak tersebut dengan alasan karena anaknya belum dewasa. (Pasal 1446 dan 1456 KUH Perdata)
i. Belakunya syarat batal
Yang dumaksud “syarat batal” adalah suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi , maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu seolah-olah tidak pernah ada. Dan ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak menentu.
j. Lewatnya waktu (daluarsa)
Yang dimaksud daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tetentu dan syarat-syaratnya yang ditentukan oleh undang-undang. Sesuatu yang diperoleh karena daluarsa disebut dengan “acquisitive verjaring”. Sedangkan dibebaskan dari suatu kewajiban karena daluarsa ini disebut “extentive verjaring”.

2.7 Tentang Perjanjian Kerja
Salah satu hal yang diperjanjikan adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini. Dalam Bab IX Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Kemudian dala Pasal 1 angka 15 disebutkan lebih lanjut mengenai: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
BAB III
PEMBAHASAN
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN STANDAR PADA PKWT DAN AKIBAT HUKUM JIKA PRINSIP TERSEBUT DIABAIKAN
3.1 Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Standar Pada PKWT
Sebagaimana yang kita ketahui salah satu jenis perjanjian kerja adalah perjanjian untuk waktu tertentu (PKWT) yang merupakan perjanjian untuk batas-batas waktu tertentu. Perjanjian kerja jenis ini terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Perjanjian dibuat berdasarkan jangka waktu
b. Perjanjian dibuat berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu
c. Perjanjian dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam watu tertentu, yaitu:
– pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
– pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama tiga tahun
– pekerjaan yang bersifat musiman
– pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
d. Pengusaha yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu, paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir, dan tidak memberikan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan.
Pada umumnya setiap perusahaan tentu mengadakan masa percobaan bagi para calon pekerja sebelum diterima sebagai pekerja tetap, dalam arti sebelumnya mengadakan perjanjian kerja. Masa percobaan kerja itu dimaksudkan untuk memperhatikan calon pekerja, apakah mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon pekerja. Apabila menurut penilaian perusahaan, calon pekerja layak untuk dipekerjakan maka perusahaan mengangkat calon pekerja menjadi pekerja dengan cara dibuatkan perjanjian kerja. Kebanyakan masa percobaan kerja ini disyaratkan untuk pekerjaan waktu tidak tertentu, berbeda dengan pekerjaan waktu tertentu yang pada umunya tidak mensyaratkan masa percobaan kerja, tetapi untuk beberapa keadaan juga mensyaratkan hal tersebut.
Subyek Perjanjian Kerja
Yang dapat membuat perjanjian kerja pada pokoknya adalah orang dewasa. Mengenai pengertian orang dewasa ada perbedaan pendapat sebagai berikut:
a. Menurut KUH Perdata, seseoramg telah dianggap telah dewasa dan karenanya mampu bertindak dalam lalulintas hukum, jika telah berusia 21 tahun atau pernah telah kawin.
b. Menurut Hukum Adat, seseorang disebut sebagai orang dewasa jika sudah dipadang sebagai akil baligh atau sudah kawin. Biasanya telah berusia 16 tahun atau 18 tahun
c. Menurut Hukum Ketenagakerjaan, pengertian orang dewasa dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan: “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
Dengan demikian, pengertian orang dewasa adalah setiap orang berumur 18 tahun. Jadi setiap orang yang berumur 18 tahun tidak peduli sudah kawin atau belum dapat membuat perjanjian kerja.
Bentuk Perjanjian Kerja
Bentuk dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu, harus dibuat secara tertulis dengan mengnakan bahasa Indonesia dan tulisan latin serta harus memuat sekurang-kurangnya (Pasal 54 UU No.13/2003) :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, kemudian terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indoensia. Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap tiga yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat satu perjanjian kerja. Satu eksemplar perjanjian kerja waktu tertentu dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak penandatanganan.
Isi Perjanjian Kerja
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja disebutkan bahwa isi perjanjian kerja tidak boleh betentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, apabila di suatu perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik kuantitas mapun kualitas, tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.
Dalam praktik, pada umumnya isi perjanjian kerja baiasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya. Dengan demikian perjanjian hanya memuat syarat-syarat kerja yang sederhana atau minim yakni mengenai upah saja, sehingga perlu ada aturan yang memuat syarat-syarat kerja secara lengkap. Adapun peraturan yang memuat syarat-syarat kerja secara lengkap adalah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, sedangkan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
PKWT Berdasarkan Watu Tertentu
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk waktu paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Untuk memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu oleh pengusaha paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja berkahir, telah memberitahukan secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan. Perjanjian kerja ini yang telah diperpanjang telah berakhir dapat diadakan pembaharuan. Pembaharuan kerja ini hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari.
PKWT Berdasarkan Pekerjaan Tetentu
a. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun.
– Dalam hal pekerjaan tertentu yang dikerjakan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan, PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
– Dalam PKWT harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan
– Dalam kondisi tertentu pekerjaan belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan
– Pembaharuan dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja
– Selama tenggang 30 hari tidak ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.
b. PKWT untuk pekerjaan bersifat musiman
– Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaanya tergantung pada musim atau cuaca
– Pekerjaan musiman adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu
– PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.
– PKWT dapat dilakukan dengan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
Pemberlakuan Syarat Baku Dalam Perjanjian Standar
Syarat-syarat baku diberlakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. Untuk mengetahui cara memberlakukan syarat-syarat baku dalam praktek perjanjian kerja perlu ditelaah melalui kasus yang sudah diputus oleh pengadilan, karena putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum pada metode penerapan syarat-syarat baku. Berdasarkan praktek dalam perusahaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak terjadi, Hondius (1976) mengemukakan empat cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku, antara lain:
a. penandatangan dokumen perjanjian
b. pemberitahuan melalui dokumen perjanjian
c. penunjukan dalam dokumen perjanjian
d. pemberitahuan melalui papan pengumuman.

Prinsip Itikad Baik Dalam Membuat Perjanjian Standar (PKWT)
Perjanjian standar adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, sehingga biasanya perjanjian seperti berat sebelah. Untuk dapat membatalkannya perlu menonjolkan apakah dengan perjanjian tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap posisi tawar-menawar, sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.
Walaupun banyak kelemahannya eksistensi dari perjanjian standar itu sendiri sangat diperlukan terutama dalam perjanjian kerja yang melibatkan calon pekerja baru. Adapun kekurangan dari perjanjian standar tersebut adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak.
Sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah. Sementara itu, perjanjian standarpun masih mempunyai kelebihan yakni perjanjian tersebut lebih efisien, dapat membuat praktek pembuatan perjanjian kerja menjadi lebih simpel, serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak.
Dalam perjanjian dikenal prinsip itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa : “Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan”. Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagi suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam Black’s Law Dictionary.
Dalam Black’s Law Dictionary Itikad baik didefenisikan sebagai: “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense”. Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut : “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”.
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan kedua harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
Unsur itikad baik dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “ klausa yang legal “dari pasal 1320 tersebut. Dengan demikian dapat saja suatu perjanjian dibuat secara sah. Dalam arti memenuhi semua syarat sahnya kontrak (antara lain sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata). Dan karenanya kontrak tersebut. dibuat dengan itikad baik, tetapi justru dalam pelaksanaannya misalnya dibelokkan ke arah yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan dengan itikad baik.
Dalam perjanjian kerja yang pada umumnya memuat isi perjanjian yang baku harus didasari dengan prinsip itikad baik dalam proses pembuatannya. Prinsip itikad baik ini tidak hanya ditunjukkan oleh pihak pertama saja, tetapi juga harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Tetapi dalam praktiknya, pihak pertama lah yang harus lebih menunjukkan tidakan yang beritikad baik, karena pihak inilah yang menyusun isi perjanjian kerja.
Prinsip itikad baik ini dapat diketahui saat proses pembuatan perjanjian yakni pada tahap “negosiasi” (perundingan) antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antarpihak, sehingga dalam proses tawar-menawar ini akan subyek perjanjian berperilaku atau bertindak yang menunjukkan tanda-tanda beriktikad baik atau tidak. Selain itu, dengan adanya tawar-menawar tersebut , maka dengan mudah akan menemukan kata “sepakat” dan terpenuhinya prinsip keadilan antarpihak.
Penerapan prinsip itikad baik ini diperlukan pada semua tahapan, baik sebelum, selama atau setelah proses perjanjian. Hal ini bertujuan agar pelaksaan atau pemenuhan obyek perjanjian dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca-perjanjian.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa prinsip itikad baik harus diterapkan pada semua tahapan. Itikad baik diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik subyek perjanjian sebelum membuat perjanjian. Tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik saat proses negosiasi. Sedangkan pada tahapan post-kontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Tetapi pada praktiknya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam bentuk perjanjian standar tidak ada proses negosiasi, yang mana syarat-syarat perjanjian merupakan pernyataan kehendak yang ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau pemberi kerja. Sementara prinsip tersebut harus tetap dilaksanakan pada proses pembuatan draft perjanjian, penandatanganan (sebagai bentuk persetujuan) dan pasca-penandatanganan.
Mengenai pengaturan itikad baik ini sebenarnya tidak ada aturan baku yang membahas secara rinci, baik pendefinisiannya, batasan-batasan maupun metode penerapannya. Jadi prinsip itikad baik ini tergantung dari kebiasaan (culture) masing-masing lingkungan atau lembaga (corporate culture). Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus dari waktu kewaktu mempunyai kekuatan normatif, sehingga kebiasaan tersebut dapat menjadi acuan berkaitan dengan itikad baik ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
3.2 Akibat Hukum Jika Prinsip Itikad Baik Diabaikan Dalam Perjanjian Standar Pada PKWT
Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa setiap perbuatan hukum pasti akan mempunyai akibat hukum, seperti halnya subyek perjanjian yang mengabaikan penerapan prinsip itikad baik dalam pembuatan suatu perjanjian pasti akan mempunyai akibat hukum juga.
Perjanjian standar dalam PKWT memilki format yang sudah dibakukan, format tersebut meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian ini dapt berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
Karena perjanjian standar sifatnya sudah dibakukan maka dalam proses pembuatannya meniadakan proses negosiasi. Seperti dipaparkan diatas tujuan negosiasi adalah untuk mempertemukan kata “sepakat”, dengan memenuhi asas konsensuil antara kedua belah pihak. Jadi hal ini dapat memicu timbulnya cacat kehendak, sehingga prinsip ini harus benar-benar diterapkan antar-pihak, demi kelancaran dan keadilan bersama.
Beberapa penyebab terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian, antara lain:
a. kekhilafan atau kesesatan (dwaling)
b. paksaan (dwang)
c. penipuan (bedrog)
d. penyalahgunaan keadaan (undue influence)
Sebab-sebab tersebut diatas merupakan pemicu terjadinya penyimpangan terhadap prinsip itikad baik. Berkaitan dengan perjanjian standar dalam PKWT, dalam hal ini mengambil permisalan: penyalahgunaan keadaan (undue influence), yang terkait dengan masalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja adalah “subordinasi”, yang mana didalamnya mengandng unsur perintah dari pihak pertama (pemberi kerja) kepada pihak kedua (pekerja), maka dimungkin terjadi penyalahgunaan keadaan, sebab pihak kedua kebanyakan adalah pihak yang membutuhkan.
Pemberi kerja dapat saja bertindak sewenang-wenang membebankan tanggung jawab kepada pekerja diluar kemampuannya karena kesepakatan sudah tertulis dalam perjanjian standar, dapat saja seorang menerima itu sebab pekerja adalah pihak yang membutuhkan. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai bentuk penyimpangan terhapat prinsip itikad baik. Sikap pengabaian ini bukan berarti tidak ada akibatnya sama sekali, karena prinsip tersebut merupakan perbuatan hukum, maka akan menimbulkan akibat hukum pula.
Akibat hukum ini merupakan konsekuensi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya sebagai faktor penyebab. Karena perjanjian standar meniadakan negosiasi yang menjadi pemicu terjadinya cacat kehendak yang berakibat meruginya salah satu pihak, yakni pihak kedua dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan atau merubah isi perjanjian sebagai konsekuensi hukumnya.
Dalam syarat-syarat perjanjian terdpat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dlam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan dengan arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemingkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka maka pegusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelsaian melalui pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.
Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan atau perubahan perjanjian tersebut dengan cara:
a. Aktif, maksudnya adalah pihak yang dirugikan aktif mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan atas perjanjian standar tersebut, yang disertai dengan alasan-alasan yang logis untuk membatalkannya
b. Pasif, maksudnya pihak yang dirugikan menunggu untuk digugat, sehingga saat proses gugatan itu berlangsung dapat melakukan pembelaan atau tangkisan.
Dalam hal ini hakim pengadilan karena kekuasaannya mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau merubah isi perjanjian, tujuannya tidak lain untuk mengindarkan adanya perilaku yang merugikan salah satu pihak dan untuk menegakkan keadilan. Sehingga akibat hukum pada prinsipnya adalah kedua belah dipulihkan pada saat sebelum perjanjian.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a. Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian standar pada PKWT. Dalam hal itikad baik ini harus diterapkan pada semua tahapan saat proses pembuatan perjanjian kerja dalam bentuk standar ini, baik saat pra-kontraktual, kontraktual maupun post-kontraktualnya, tujuannya tidak lain untuk membentuk suatu hubungan yang kondusif dan menghindarkan perbuatan yang mengarah pada itikad buruk yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Mengenai aturan rinci prinsip itikad baik ini belum diatur, baik definisi, batasan-batasan maupun metode penerapannya, sehingga yang menjadi acuan adalah kebiasaan baik masing-masing perusahaan (corporate culture), sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.
b. Akibat hukum jika prinsip itikad baik diabaikan dalam perjanjian standar pada PKWT. Jika prinsip ini diabaikan yang berakibat meruginya salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pembatalan atau perubahan perjanjian, dengan cara:
– aktif, mengajukan gugatan ke pengadilan
– pasif, menunggu untuk digugat dan saat proses berlangsung dapat melakukan pembelaan atau tangkisan
Dalam hal ini hakim pengadilan karena kekuasaannya mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau merubah isi perjanjian, tujuannya untuk menegakkan keadilan.
4.2 Saran
a. Seharusnya ada aturan yang detail dan rinci sebagai bentuk kepastian hukum tentang masalah itikad baik dalam pembuatan perjanjian kerja, baik pendefinisian, metode penerapan dan sebagainya agar pembuat perjanjian dapat membuat suatu perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Diadakannya sosialisi yang merata mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah itikad baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Bacaan

A Qirom Syamsudin Meliala, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985

F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Ichank A Laida, Batal dan Pembatan Perjanjian, 18 Desember 2012, ichanklaida.blogspot.com

J. Satrio, S.H., Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992

Lukman Santoso AZ, Hukum Perjajnjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012

Muhammad Faiz, Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan, http://www.panmuhamadfaiz.co.id

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1992

Salim H.S, SH, MSi, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Sutan Remy S., Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s