Asas Itikad Baik dalam Kalusula Baku Pada Perjanjian Kerja

Oleh: Aan Muhsinin

19 Juni 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduk, dalam lingkup Asia bahkan dimata internasional. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah kurang tegas dalam upayanya melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani masalah itu, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang hanya menganjurkan untuk mempunyai anak maksimal dua orang anak. Dapat pula disebabkan oleh faktor lain seperti karena masyarakatnya yang kurang mengindahkan aturan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga berakibat penduduk di Indoensia membludak. Peningkatan penduduk yang cukup tajam ini membuat pemerintah sulit mengendalikan pertambahan angka natalitas. Selain itu, upaya pemerataan yang kurang maksimal, sehingga tampak penduduk Indonesia padat di wilayah tertentu saja.Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk ini muncul berbagai permasalahan, baik permasalahn sosial, politik, kriminalitas bahkan permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, yaitu permasalahan ekonomi, dimulai dari masalah harga makanan yang cukup tinggi, dan diikuti harga sndang dan papan yang turut menunjukkan kenaikannya. Disamping itu, masalah lain yang sifatnya lebih vital yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat sulit mencari pekerjaan, yang akibatnya adalah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduk, dalam lingkup Asia bahkan dimata internasional. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah kurang tegas dalam upayanya melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani masalah itu, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang hanya menganjurkan untuk mempunyai anak maksimal dua orang anak. Dapat pula disebabkan oleh faktor lain seperti karena masyarakatnya yang kurang mengindahkan aturan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga berakibat penduduk di Indoensia membludak. Peningkatan penduduk yang cukup tajam ini membuat pemerintah sulit mengendalikan pertambahan angka natalitas. Selain itu, upaya pemerataan yang kurang maksimal, sehingga tampak penduduk Indonesia padat di wilayah tertentu saja.Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk ini muncul berbagai permasalahan, baik permasalahn sosial, politik, kriminalitas bahkan permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, yaitu permasalahan ekonomi, dimulai dari masalah harga makanan yang cukup tinggi, dan diikuti harga sndang dan papan yang turut menunjukkan kenaikannya. Disamping itu, masalah lain yang sifatnya lebih vital yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat sulit mencari pekerjaan, yang akibatnya adalah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum | Meninggalkan komentar

PENERAPAN PRINSIP KONSENSUIL DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF)

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk, hal ini disebabkan karena angka natalitas lebih tinggi dari angka mortalitas, atau sebab lain yakni kurang optimalnya pemerataan penduduk, sehingga tampak padat penduduk di wilayah tertentu saja. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara merata dengan berbagai cara, salah satunya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Mengenai ekonomi di Indonesia sudah pasti berkaitan dengan pekerjaan masyakarakatnya, dalam hal ini masyarakat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
Masalah perluasan lapangan pekerjaan ini sebenarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakannya secara optimal, karena sesuai Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dengan jalan membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, karena sudah menjadi hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum | Meninggalkan komentar

EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembanguan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit..
Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, eksport import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh kreditor tentunya mengharuskan kreditor merasa aman. Maka untuk kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi kreditor. Salah satu bentuk pengaman kredit yang paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan disamping kemampuan seorang debitor. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum | 1 Komentar

ASURANSI RANGKAP PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1. Pengantar
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari segala rutinitas. Rutinitas tersebut adakalanya harus dilakukan dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh karena faktor jarak. Untuk memudahkannya terkadang harus menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksudkan adalah kendaraa pribadi.
Kendaraan yang pakai di jalan raya atau tempat-tempat umum pasti mempunyai resiko, baik resiko kecelakaan ataupun resiko kehilangan. Sudah semestinya orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor menginginkan agar kendaraannya aman dari segala peristiwa yang tidak menentu, yang tidak dapat diprediksi secara pasti, yang berakibat rusak atau hilangnya kendaraan, sehingga pemilik kendaraan harus menanggung kerugian. Berawal dari hal tersebut, maka diperlukan suatu wadah yang memungkinkan adanya keamanan atau jaminan penggantian atas rusak atau hilangnya kendaraan tersebut, yakni dengan asuransi. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum | 1 Komentar

PENERAPAN PRINSIP DESENTRALISASI BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh: Aan Muhsinin

25 Juni 2013

BAB I

PENDAHLUAN

 

  1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus tangga daerahnya sendiri dengan batas-batas tertentu.

Selama Indonesia merdeka, kebijakan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tataran pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas peneyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dar semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu semua daerah merupakan bagian yang tidak terlepas dari NKRI. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PENGARUH KEPENTINGAN POLITIK DOMINAN TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1995 MENJADI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Oleh: Aan Muhsinin

19 Juni 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi perekonomian yang berubah-ubah, yang diharapkan bergerak seacara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta, milik perseorangan maupun milik kolektif,  yang berupa persekutuan orang maupun persekutuan modal, yang begerak diberbagai bidang perekonomian, seperti usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan, jasa konstruksi, percetakan,  forwarding, industri dan lain-lain.

Dewasa ini, bentuk perusahaan yang paling diminati oleh para pengusaha adalah Perseroan Terbatas (PT), perseroan merupakan bentuk usaha persekutuan modal. Dikatakan terbatas maksudnya adalah pemilik saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor kepada perseroan, jika perseroan yang bersangkutan mengalami kerugian. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar