PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DIREKSI DALAM MEMIMPIN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Oleh: Aan Muhsinin
19 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi perekonomian yang berubah-ubah, yang diharapkan bergerak seacara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta, milik perseorangan maupun milik kolektif, yang berupa persekutuan orang maupun persekutuan modal, yang begerak diberbagai bidang perekonomian, seperti usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan, jasa konstruksi, percetakan, forwarding, industri dan lain-lain.
Masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif memberikan inspirasi kepada para pengusaha untuk memperluas usaha atau kegiatan perekonomiannya, terutama dibidang perdagangan atau perindustrian. Bermula dari badan usaha yang berdiri tunggal, kemudian mengembangkan kegiatannya dengan membentuk cabang usaha atau anak perusahaan, jika perusahaan tersebut berbentuk Peseroan Terbatas, yang mana tujuannya adalah mendukung kegiatan ekonomi dari seluruh perusahaan yang ada didalamnya, sehingga akan menjadikan kegiatan usaha yang dinamis, kondusif dan making a profit setinggi-tingginya.
Dewasa ini bentuk kegiatan usaha yang paling banyak oleh para pengusaha di Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk perseroan. Hal ini disebabkan karena usaha yang berbentuk badan hukum ini mudah dikembangkan, sehingga kegiatan usaha akan maju pesat seiring dengan usaha mengembangkannya. Selain itu, bentuk usaha ini juga diatur lebih khusus dalam suatu undang-undang, yang didalamnya menyebutkan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Disebut terbatas maksudnya disini adalah bahwa investor atau penanam modal hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebatas modal dalam bentuk saham yang dimilikinya dalam suatu perseroan.
Pada dasarya suatu perseroan memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai badan hukum dan disisi lain adalah sebagai wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara pemegang saham atau pemilik modal. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Karena Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka proses pendirian Perseroan Terbatas ini jauh lebih komplek daripada proses pendirian badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas dapat memilki hak dan kewajiban yang dapat dimilki oleh subyek hukum, seperti halnya dengan orang perseorangan. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai organ-organ perseroan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Berbicara mengenai organ perseroan didalam Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Masing-masing organ persroan ini mempunyai fungsi dan kewenangan yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Pemegang saham mempunyai hak pengendalian tertinggi dalam suatu perseroan, yang mana salah satu kewenangannya adalah menunjuk dan mengangkat direksi dan dewan komisaris. Dalam hal ini menunjuk direksi untuk memimpin perusahaan. Sedangkan direksi dalam mengemban tugasnya, memimpin perusahaan diawasi oleh dewan komisaris.
Dalam Perseroan Terbatas, direksi adalah pilar utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan. Disebut pilar utama karena keberadaan direksi itulah yang menjamin Perseroan Terbatas sebagai person yang hidup. Tanpa Direksi, Perseroan Terbatas hanya sekedar person yang lumpuh. Direksi tdak pernah ada jika tidak pernah dibentuk, karena itu Perseroan Terbatas ada karena keterkaitan dengan direksi. Dengan demikian eksistensi Perseroan Terbatas dengan direksi bersifat mutualisme.
Berkaitan dengan karya ilmiyah yang hendak diangkat oleh punyusun ini adalah mengenai penerapan prinsip itikad baik atas direksi dalam memimpin Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan tugsanya direksi mempunyai hak diskresi, yang merupakan wewenang yang berkaitan dengan kebijakan untuk mengambil suatu keputusan dalam menjalankan kegiatan ekonomi perseroan atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi, dengan batas-batas yang diatur dalam peraturan undang-undang.
Prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab ini harus dimilki oleh setiap direksi dalam mengemban tugasnya dalam memimpin suatu perseroan, menjalankan sesuai dengan kepentingan perseroan, demi kelangsungan dan kemajuan perseroan terbatas. Dan bagaiman jika prinsip itikad baik ini diabaikan oleh direksi?
Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun akan mengambil judul tentang “Penerapan Prinsip Itikad Baik Direksi Dalam Memimpin Perseroan Terbatas (PT)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik direksi dalam memimpin Perseroan Terbatas?
b. Apa akibat hukum jika direksi mengabaikan prinsip itikad baik dalam memimpin Perseroan Terbatas?
1.3 Batasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup masalah Hukum Korporasi, khususnya Perseroan Terbasata beserta organ-organ yang ada di dalamnya, maka dalam penyusunan karya ilmiyah ini hanya terbatas pada: penerapan prinsip itikad baik atas direksi dalam memimpin Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan jika direksi mengabaikan prinsip itikad baik ini.

BAB II
KAJIAN TEORI
PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN-ORGAN DI DALAMNYA
2.1 Pengertian Istilah
Perseroan sebenarnya adalah sebuah perkumpulan atau persekutuan perdata, di dalam Pasal 1618 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: “Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”. Sehingga persekutuan perdata ini harus memenuhi unsur-unsur:
a. perjanjian
b. inbreng (yang dapat berupa uang, barang dan atau tenaga)
c. kekayaan bersama
d. mencari dan membagi keuntungan
Sebutan Perseroan Terbatas menjadi baku di dalam msyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mislanya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.
Mengenai pengertian lebih lanjut dari Perseroan Terbatas sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yaitu:
a. PT adalah badan hukum
b. PT adalah persekutuan modal
c. didirikan berdasarkan perjanjian
d. melakukan kegiatan usaha
e. modalnya terdiri dari saham-saham
Pada dasarnya PT disebut sebagai badan hukum yang merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memilki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat di depan pengadilan.
Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memilki status, kedudukan, kewenangan, yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut artificial person.
Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, membayar pajak dan mengajukan ijin kegiatan bisnis atas namanya sendiri.
Selain itu, PT didirikan berdasarkan atas perjanjian. Maka perjanjian ini harus memenuhi unsur-unsur umum sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320, yang menentukan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu pokok persoalan tertentu;
d. suatu sebab yang tidak terlarang.
2.2 Macam Perseroan
Di dalam UUPT membedakan adanya dua macam PT, yaitu:
a. PT Terbuka
Dalam bahasa Belanda disebut Naamloze Vennotschap, atau dalam bahasa Inggris disebut Limited Company. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPT menegaskan bahwa: “Perseroan Terbuka merupakan Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”. Sedangkan Perseroan Publik itu sendiri merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 angka 8 UUPT).
b. PT Tertutup
Dalam bahasa Belanda disebut Besloten Vennotschap, atau dalam bahasa Inggris disebut Privat Company. PT tertutup merupakan perseroan yang modal-modalnya dikuasai oleh keluarga atau kalangan tertentu saja.

2.3 Modal dan Saham Perseroan Terbatas
Modal merupakan kekayaan dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan usaha. Modal sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha sebagaimana perseroan harus mempunyai modal sebagai alat utama untuk mendirikan perusahaan dan memulai kegiatan usaha. Karena perseroan merupakan persekutuan modal dari anggota-anggotanya, maka setiap calon anggota yang hendak bergabung dalam perseroan harus menyetorkan modalnya, selanjutnya mereka berkedudukan sebagai pemodal.
Keanggotaan suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan saham di dalamnya. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh perseroan. Pemegang saham tidak memiliki bagian khusus kekayaan perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada dalam perseroan.
Saham yang diterbitkan kepada pemegang saha disebut outsatanding share. Adapun capital stock adalah modal yag secara kolektif utnuk medirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. Capital stock mengacu pada nilai yang diterima oleh perseroan melalui outstanding share di atas.
Berdasarkan UUPT, modal perseroan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. modal dasar
b. modal ditempatkan
c. modal disetor
1. Modal Dasar
Modal dasar (maatschapelijk kapitaal atau authorized capital atau nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar persroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terbagi atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta nilai nominal setiap saha yangditerbitkan tersebut.
Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh moda yang diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi. Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan, sedangkan pengubahan anggaran dasar perseroan itu sendiri harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sebagaimana Pasal 31 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian.
Pasal 32 ayat 1 UUPT menentukan, bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 ayat 2 UUPT menentukan pula bahwa usaha tertentu seperti perasuransian dan perbankan yang mengatur usaha tertentu tersebut jumlah minimum modal perseroan dapat diatur bebeda. Pasal 32 ayat 3 UUPT menyebutkan bahwa perubahan persyaratan jumlah minimal modal dasar yang ditentukan sebagaimana Pasal 32 ayat 1 diatas dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Meurut penjelasan Pasal 32 ayat 3, ketentuan ini diperlukan untuk mengantisipasi keadaan ekonomi. Persyaratan jumlah minimal modala dasar perseroan dapat saja ditambah atau dikurangi sesuai dengan keadaan perekonomian. Perubahan persyaratan tersebut lebih mudah dilakuakn jika ditentukan dalam PP. Mekanismenya lebih singkat dan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah.
Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finasial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimal modal dan saham yang dapt diterbitkan oleh perseroan.
2. Modal Ditempatkan
Modal yang ditempatkan (geplaatst kapitaal atau issued capital atau allotted capital) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.
Pasal 33 ayat 1 UUPT menentukan, bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Sedangkan selanjutnya dalam Pasal 33 ayat UUPT tersebut menyatakan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat 2 yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening atas nama perseroan, data dari laporan yang telah diaudit akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi atau dewan komisaris.
Sebagaimana halnya modal dasar, modal ditempatkan inipun belum memberikan gambaran kekuatan finansial riil perseroan., karena modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali penyetoran dalam kas perseroan.
3. Modal Disetor
Modal yang disetor (gestort kapitaal atau paid up capital) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.
Menurut Pasal 26 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995, yang menentukan bahwa setiap penempatan modal diatas harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikluarkan, Pasal 33 ayat 2 UUPT menentukan bahwa modal yang ditempatkan itu harus disetor secara penuh.
Menurut Pasal 34 ayat 1 UUPT penyetoran atas modal saham tersebut dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Sedang menurut penjelasan Pasal 34 ayat 2 UUPT, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.
Menurut penjelasan Pasal 34 ayat 2 UUPT nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang sesuai dan terbaik.
2.4 Organ Perseroan Serta Kewenangannya
Dalam suatu badan, sudah semestinya terdapat organ di dalamnya. Seperti halnya perseroan pasti terdapat organ guna melaksanakan segala bentuk pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha suatu perseroan. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Organ tersebut merupakan pilar suatu perseroan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 ayat 1 UUPT).
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan aka nada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT.

Penyelenggaraan RUPS
Pada pokoknya RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimugkinkan dalam anggaran dasar perseroan, selama tempat tersebut masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 76 ayat 1 UUPT menyebutkan: “RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”. Selajutnya diikuti ayat 3 yaitu “Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia”.
Dalam tiap-tiap RUPS yang harus dilaksanakn minimum setahun sekali, setiap lembar saham perseroan dengan nilai nominal terkecil, yang ditentukan dalam anggaran dasar, kecuali untuk saham-saham yang diberikan perlakuan khusus, termasuk saham-saham tanpa suara, berhak mewakili/ mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara ini dalam RUPS dapat dilakuakn sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku kuasa pemegang saham.
Menurut UUPT, secara garis besar kewenangan RUPS, yaitu harus meminta persetujuan RUPS atas:
a. perbuatan hukum calon pendiri pra pendirian PT
b. perbuatan hukum yang dilakukan setelah pendirian PT, namun sebelum PT memperoleh status badan hukum
c. perubahan anggaran dasar PT
d. pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris PT
e. maksud direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan
f. penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan
g. pembubaran dan likuidasi perseroan

2. Direksi
Pasal 1 angka 5 UUPT menyebutkan bahwa: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
a. Hak dan Wewenang Direksi
Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus perseroan;
2) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;
3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan pengaturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan;
5) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut diatur dalam surat kuasa;
6) Para anggota direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris;
7) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Tugas dan Kewajiban Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan dan/atau keputusan RUPS. Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1) Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
2) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan;
3) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan;
5) Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahaan;
6) Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
7) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan atau Laporan Berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
8) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-udangan serta laporan lainnya setiap diminta oleh Pemegang saham;
9) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
10) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
11) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
12) Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan;
13) Menerapkan good corporate governance secara konsisten;
14) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan;
15) Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
– Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
– Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
– Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
– Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
16) Melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Komisaris
Sama seperti halnya keanggotaan direksi dalam perseroan, keanggotaan dewan komisaris dalam perseroan dalam penyelenggaraan RUPS perseroan. Komisaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS perseroan. Meskipun masa jabatan dari keanggotaan masing-masing komisaris telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun RUPS perseroan dapat setiap saat memberhentikan satu atau lebih anggota dewan komisaris sebelum habis masa jabatannya, baik dengan mengangkat penggantiya atau tidak. Dalam rapat tersebut, komisaris yang hendak diberhentikan diberikan hak untuk membela diri.
Secara garis besar fungsi komisaris dibedakan atas:
a. Fungsi Pengawasan
Pasal 1 angka 6 UUPT menyebutkan bahwa: “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar”. Dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemaban oleh dewan komsaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 UUPT:
Ayat 1: “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.
Ayat 2: “Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.
b. Fungsi Penasihat
Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT menjadi pijakan bagi dewan komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Dari kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif dewan komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi.
Dalam pemberian nasihat kepada direksi tersebut, setiap anggota dewan komsaris wajib melakukannya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan.
Pasal 114 ayat 2 UUPT: “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.
Gambaran fungsi pengawasan dan fungsi penasihat dewan direksi:

c. Fungsi pemberian bantuan kepada Direksi
Disamping fungsi pengawasan dan fungsi pemebrian nasihat yang melekat pada organ dewan komisaris, juga dapat memeberikan wewenang lainnya untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Wewenang tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 117 UUPT, yaitu:
“Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”.
d. Fungsi pengurusan dalam keadaan darurat
Pasal 118 UUPT telah mengantisipasi timbul atau terjadi suatu kedaan tertentu, yang dapat digolongkan sebagai suatu keadaan dimana organ PT yaitu direksi tidak ada atau seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, adapun pasal tersebut menentukan bahwa:
(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga”.

BAB III
PEMBAHASAN
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DIREKSI DALAM MEMIMPIN PERSEROAN DAN AKIBAT HUKUM JIKA MENGABAIKANNYA
3.1 Penerapan Prinsip Itikad Baik Direksi Dalam Memimpin Perseroan
Tugas Pokok Mengurus Perusahaan (Daily Management) Oleh Direksi
Pasal 92 ayat 1 UUPT berisikan tugas utama direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasana Pasal 92 ayat 1 UUPT menegaskan kembali tentang ruang lingkup dari frasa “pengurusan perseroan” yaitu pegurusan sehari-hari dari perseroan. Tugas dan sekaligus kewajiban direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan (daily management) memberikan kedudukan khusus direksi selaku organ PT, dimana organ PT lainnya yaitu RUPS dan dewan komisaris tidak memilki tugas dan kewajban ini.
Tugas yang melekat pada direksi tersebut ialah melakukan pengurusan sehari-hari perseroan, membawa akibat hukum bagi direksi ialah bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 1 UUPT. Untuk lebih jelasnya penuyusun mengutip redaksional Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1 UUPT:
Pasal 92 ayat 1: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.
Pasal 97 ayat 1: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Gambar: Tugas Direksi
Fiducuary Duties Dari Direksi: Kepentingan Perseroan vis a vis Itikad Baik
Prinsip utama doktrin fiduciary duty diberlakukan dalam UUPT No.40/2007 Pasal 97 ayat (2), “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Lalu Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk duty of loyalty, “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Dilanjutkan Pasal 97 ayat (4) merupakan petunjuk duty of care tanggung jawab menjadi tanggung renteng, “Dalarn hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi “.
Tugas dan kewajiban melaksanakan pengurusan sehari-hari persroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dngan maksud dan tujuan tersebut dalam common law system dikenal dengan prinsip fiduciary duties. Dengan prinsip fiduciary duties ini direksi mempunyai hubungan fidusia dengan perseroan dimana direktur telah mengikatkan diri dengan atau kepada perseroan untuk bertidak dengan itikad baik (bonafid) untuk kemanfaatan dan keuntungan perseroan. Jadi terdapat relasi integral antara kepentingan perseroan dan itikad baik yang keduanya harus dijalankan oleh direksi.
Prinsip ini juga ditegaskan oleh Sutan Remy S. yang mengatakan bahwa kedua unsur “kepentingan dan tujuan/ usaha perseroan” dan “itikad baik dan penuh tanggung jawab” sebagai bagian integral dari pengurusan perseroan oleh direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya.

Gambar: Fiduciary Duties

Pasal 97 ayat 2 UUPT tegas membebankan adanya “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” (standard of care) kepada Direksi. Apabila direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut yang menyebabkan perseroan menderita kerugian, maka Pasal 97 ayat UUPT, direksi tersebut wajib memikul tanggung jawab penu secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.
Pasal 97 ayat 3 UUPT: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
Pertanggungjawaban Direksi
Secara umum pertanggungjawaban direksi adalah menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan dan laporan pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance). Laporan tahunan tersebut harus memperoleh persetujuan RUPS, sedangkan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS . Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS ini merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.
Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:
a. tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care;
b. tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (indoor manajement rule);
c. tanggung jawab berdasarkan prinsip ultra vires; dan
d. tanggung jawab berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil

Kewenangan Direksi
Direksi suatu PT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ PT yang bertanggung jawab dalam pengurusan sehari-hari perseroan oleh UUPT dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenangan tersebut, pelaksanan tugas dan kewajibannya jelas tidak efektif. Secara garis besar kewenangan direksi terbagi atas:
a. Kewenangan mewakili PT
Kewenangan direksi yang diatur dalam UUPT adalah kewenangan mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat 1 UUPT:
“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.
Direksi yang mewakili perseroan tersebut bertindak berdasarka kuasa menurut hukum (wettelijke vertegenwoording atau legal mandatory) yang artinya UUPT sendiri yang telah menetapkan direksi menurut hukum berindak mewakili orang atau badan hukum (PT) tanpa memerlukan surat kuasa.

b. Kewenangan menetapkan keputusan
Pasal 97 UUPT merupakan gambaran dari Business Judgement Rule cermin kemandirian dan diskresi dari direksi dalam memberikan putusan bisnisnya. Hal ini merupakan perlindungan bagi direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan bahwa putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sepanjang:
a. putusan sesuai hukum yang berlaku
b. dilakukan dengan itikad baik
c. dilakukan dengan tujuan yang benar
d. putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional
e. dilakukan dengan kehati-hatian
f. dilakukan dengan cara yang secara layak diakui sebagai yang terbaik bagi perseroan.
Penerapan Prinsip Itikad Baik Direksi
Dalam mengemban tugas untuk memimpin perseroan direksi harus menerepakan prinsip itikad baik (good faith). Itikad baik ini sebenarnya adalah masalah integritas moral yang berkaitan dengan tindakan-tindakan atau kewenangan direksi, terutama dalam menjalankan hak diskresinya, tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud “itikad baik”?. Karena jika hanya ditelusuri dari UUPT baik dari dari pasal-pasalnya maupun penjelasannya tidak memberikan kepastian secara gamblang mengenai maksud dari prinsip itikad baik ini.
Oleh karena UUPT tidak memberikam batasan mengenai konsep itikad baik, maka perlu dilakukan kajian mengenai konsep tersebut. Kajian itu dapat dilakukan dengan menggali pustaka hukum dan putusan-putusan pengadilan mengenai konsep itikad baik. Karena UUPT mengacu pada UU perseroan di Inggris dan negara-negara yang menganut common law system, maka sudah sepatutnya mengacu pada pustaka-pustaka hukum yang ditulis oleh pakar hukum common law system atau common law yang telah menjadi sumber pebuatan UUPT.
Prinsip itikad baik ini secara yuridis sebenarnya tidak ada aturan yang baku, yang secara detail dan rinci mengatur hal tersebut, baik mengenai definisi, metode penerapan, ataupun batasan-batasannya. Jadi prinsip ini adalah masalah integritas moral yang dilaksanakan berdasarkan “corpotae culture”. Corporate culture dalam kaitannya Perseroan Terbatas adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam perusahaan oleh organ-organ dan para karyawan yang ada di dalamnya, dimana kebiasaan tersebut dari waktu ke waktu menjadikan kebiasaan mempunyai kekuatan normatif, sehingga ketika dalam undang-undang tidak memuat aturan secara khusus dan detail menegnai suatu masalah, maka kebiasaan ini dapat dijadikan pedoman, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta yang pasti tidak menyimpang dari ketetapan anggaran dasar dan tujuan utama perseroan.
Sementara coporate culture antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain pasti ada perbedaan. Jadi corporate culture tergantung dari kebiasaan (yang menjadi aturan) masing-masing perusahaan, tanpa ada interfensi dari perusahaan lain untuk menetapkan kebiasaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan pendefinisian, batasan-batasan dan metode penerapan itikad baik berbeda pada masing-masing perusahaan, sekalipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya itikad baik itu sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban moral terutama pemimpin perusahaan.
Berbicara mengenai pertanggungjawaban moral perusahaan pasti tidak lepas dari aturan perusahaan itu sendiri, dalam hal ini adalah masalah kode etik perusahaan. Kode etik yang harus dimiliki oleh direksi ini terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Kode etik intern perusahaan, yaitu kode etik yang harus diterapkan oleh direksi dalam lingkup perseroan itu sendiri, etika yang harus diterapkan saat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam perseroan.
b. Kode etik ekstern perusahaan, yaitu kode etik yang harus dijalankan oleh direksi dalam menjalin hunbungan dengan pihak-pihak yang ada di luar perseroan, contohnya dalam hal direksi bertugas untuk mewakili perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan di luar perseroan
Dalam UUPT tidak memberikan aturan detail mengenai penerapan itikad baik ini, tetapi secara implisit dan didukung oleh aturan-aturan lain yang berkaitan dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa direksi dikatakan mempunyai itikad baik, apabila:
a. menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan kehati-hatian
b. menetapkan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku
c. penetapan putusan tersebut dilakukan dengan tujuan yang benar, sesuai maksud dan tujuan perseroan
d. segala tindakan dimaksudkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
e. bertindak sesuai dengan arahan dalam RUPS, sebagai pengendali tertinggi perseroan dan mejadikan nasihat-nasihat dewan komisaris sebagai bahan pertimbangan
f. menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar.
3.2 Akibat Hukum Jika Direksi Mengabaikan Prinsip Itikad Baik
Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa setiap perbuatan hukum pasti akan mempunyai akibat hukum, seperti halnya direksi yang mengabaikan penerapan prinsip itikad baik dalam mengemban tugsanya pasti akan mempunyai akibat hukum juga.
Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan . Selain itu direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar. Pengurusan yang dilakukan oleh direksi tersebut harus dilakukan dengan itikda baik dan penuh tanggung jawab. Mengenai hal ini sudah termuat dalam Pasal 97 ayat 2:
“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.
Sementara itu apabila direksi mengabaikan penerapan prinsip itikad baik dalam mengemban tugasnya sesuai dengan pasal diatas, pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Konsekwensi akibat hukum tersebut tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penyimpangan dari itikad baik tersebut tersbut, atau bahkan menimbulkan akibat yang paling buruk bagi perseroan yaitu kerugian yang berakhir pailit.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat 3: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)”.
Sehubungan dengan pasal-pasal yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan Pasal 97 Ayat (5) UUPT 2007 barulah nampak di situ adanya pengecualian tanggung jawab penuh direksi dalam pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud di atas. Lebih lengkapnya Pasal 97 Ayat (5) UUPT 2007 ditegaskan bahwa, “anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.
Jadi, berdasarkan bunyi Pasal 92 Ayat (2) di atas, jika direksi melakukan tindakan yang tidak tepat menurut undang-undang dan anggaran dasar, akan tetapi menurut direksi itu sendiri bahwa kebijakan yang diambilnya itu sudah tepat, maka dikembalikan kepada Pasal 97 Ayat (5) di atas. Apabila keempat syarat-syarat dalam Pasal 97 Ayat (5) di atas dapat dibuktikan oleh direksi, maka berdasarkan doktrin Busines Judgment Rule direksi tersebut terbebas dari unsur itikad buruk. Business Judgment Rule inilah yang mengawal direksi dapat membuktikan atau tidaknya direksi tersebut baik dalam rapat direksi maupun dalam persidangan di pengadilan.
Berdasarkan UUPT 2007 terdapat bayangan mengenai pertanggungjawaban yang belum jelas karena harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam praktiknya penerapan UUPT 2007 tersebut sebenarnya mengalami kendala, khususnya dalam hal pertanggungjawaban direksi. Hal ini terjadi karena masih belum adanya standar yang jelas untuk mengukur pertanggungjawaban direksi tersebut. Misalnya ukuran “itikad baik” dalam Pasal 97 Ayat (2) belum ada ukuran yang jelas, mungkin persoalannya menurut penulis karena ini persoalan yang berhubungan erat dengan moral atau hati kecil dari anggota direksi sehingga dalam penerapannya sulit untuk menentukan ukuran kapan seorang direksi itu bertindak dengan itikad baik atau tidak.
Hal itu mengingat pentingnya untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Karena perusahaan adalah (risk taker) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertendensi untuk mengalami kerugian. Di sinilah pentingnya standar mengenai pertanggungjawaban untuk dapat melihat keputusan bisnis manakah yang diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan perusahaan ataukah keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan direktur itu sendiri. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 97 (5) UUPT 2007 seorang direksi perseroan bebas dari tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kemudian Bismar Nasutin, merumuskannya menjadi lima syarat yaitu:
1. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalainnya;
2. Direktur melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati-hati;
3. Kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;
4. Direktur tidak mempunyai conflict of interest; dan
5. Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas yang dilakukan serta diperkuat dengan pengamatan yang mengangkat permasalahan mengenai penerapan prinsip itikad baik direksi dalam memimpin Perseroan Terbatas, maka dapat disimpulkan:
a. Penerapan prinsip itikad baik direksi dalam memimpin Perseroan Terbatas, yaitu berkaitan dengan pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam penerapam prinsip ini memang tidak ada aturan yang baku berkenaan dengan definisi, batasan-batasan maupun metode penerapannya, tetapi secara implisit dan didukung oleh aturan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut maka dapat dikatakan bahwa direksi mempunyai itikad baik, apabila:
– menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan kehati-hatian;
– menetapka keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
– penetapan putusan tersebut dilakukan dengan tujuan yang benar, sesuai maksud dan tujuan perseroan;
– segala tindakan dimaksudkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan;
– bertindak sesuai dengan arahan dalam RUPS, sebagai pengendali tertinggi perseroan dan mejadikan nasihat-nasihat Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan, dan;
– menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar.
b. Akibat hukum jika direksi mengabaikan penerapan prinsip itikad baik dalam memimpin Perseroan Teratas, mengenai akibat hukum jika direksi lalai dalam menjalankan tugasnya, yang berakibat meruginya perseroan, maka diatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang (dalam hal mengabaikan itikad baik), sepanjang tidak dapat membuktikan:
– kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalainnya;
– Direktur melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati-hati;
– kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;
– Direktur tidak mempunyai conflict of interest; dan
– telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.
4.2 Saran
Disamping kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka baiknya dari akhir pembahasan ini penyusun juga mengemukakan saran – saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan, yaitu
a. Seharusnya ada aturan yang detail dan rinci sebagai bentuk kepastian hukum tentang masalah itikad baik direksi, dalam hal pendefinisian, metode penerapan dan sebagainya agar direksi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Diadakannya sosialisi yang merata mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah itikad baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Bacaan

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001

Cornelius Simanjutak & Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta,

M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Total Media, Yogyakarta, 2009
Sutan Remy S., Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet ke-6, Bandung, 1997

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s