PENGARUH KEPENTINGAN POLITIK DOMINAN TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1995 MENJADI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Oleh: Aan Muhsinin

19 Juni 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi perekonomian yang berubah-ubah, yang diharapkan bergerak seacara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta, milik perseorangan maupun milik kolektif,  yang berupa persekutuan orang maupun persekutuan modal, yang begerak diberbagai bidang perekonomian, seperti usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan, jasa konstruksi, percetakan,  forwarding, industri dan lain-lain.

Dewasa ini, bentuk perusahaan yang paling diminati oleh para pengusaha adalah Perseroan Terbatas (PT), perseroan merupakan bentuk usaha persekutuan modal. Dikatakan terbatas maksudnya adalah pemilik saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor kepada perseroan, jika perseroan yang bersangkutan mengalami kerugian.

Aturan mengenai Perseroan Terbatas dirangkum dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang semula diatur dalam UU No.1 tahun 1995. Perubahan undang-undang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Legislatif, karena diasumsikan undang-undang yang lama tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian sekarang. Kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung dinamis, mengalami perkembangan yang cukup pesat turut menjadi alasan atas perubahan undang-undang tersebut.

Setelah dua belas tahun berlaku, pada 16 Agustus 2007, pemerintah mengundangkan UUPT yang baru. Setidaknya terdapat empat alasan pokok diundangkan UU No.40 Tahun 2007 menggantikan UU No,1 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut:

  1. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta prinsip syariat
  2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, berkepastian hukum serta pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan korporasi yang baik
  3. Memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut organ perseoan, yang termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab direkasi dan dewan komisaris
  4. Menegaskan bahwa tujuan perseroan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham tetapi juga ditujukan bagi pemangku kepentingan dan lingkungan hidup, hal ini dengan diperkenalkannya konsep Corporate Social Responsibility (CSR). [1]

Selain itu, undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang cepat dan untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ini yaitu adanya aturan mengenai pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar dan lain–lain serta adanya perubahan mengenai ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan undang–undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.

Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur lebih jelas dan rinci tentang Perseroan Terbatas, agar mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat serta menguntungkan berbagai pihak yang terkait

Perubahan UUPT dari UU No. 1 Tahun 1995 menjadi UU No. 40 Tahun 2007 tidak lepas dari peran Badan Legislatif untuk mengolah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang yang merupakan produk politik. Produk politik UUPT juga merupakan partisipasi aktif pengusaha yang memiliki kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Para pengusaha menganggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap UUPT, dengan tujuan agar peraturan yang baru dapat menjawab dan memenuhi aturan-aturan yang tidak tertulis dalam undang-undang yang lama. Seiring dengan perkembangan zaman, kepentingan pengusaha yang bersifat dinamis menjadi latar belakang utama dilakukannya perubahan undang-undang tersebut, dari UU No.1 Tahun 1995 menjadi UU No.40 Tahun 2007.

Perubahan UUPT tersebut diharapkan akan menjadi sarana penegakkan keadilan dibidang ekonomi, terkait kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pengaruh poitik yang cukup dominan di Indonesia terhadap perubahan UUPT apakah menjadi pelopor untuk mengarahkan perubahan undang-undang menuju kepentingan yang sarat keadilan, atau justru sebaiknya. Perubahan undang-undang tersebut malah memperkeruh unsur keadilan di bidang ekonomi.

Dengan melihat permasalahan diatas, membuktikan bahwa hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan lain mengenai subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti mengapa politik banyak mengintervensi hukum dan jenis politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter.[2]

Sesuai dengan ilustrasi yang terpapar di atas, maka  penulis hendak membahas lebih detail mengenai persoalan pada aspek dinamis politik hukum di Indonesia terhadap perubahan substansial UU No. 1 tahun 1995 menjadi UU No. 40 tahun 2007. Dalam hal ini, apakah ada kepentingan politik dominan yang mendasari perubahan UUPT dan apa konsekuensi hukum atas perubahan undang-undang tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang hendak dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

  1. Apakah ada kepentingan politik yang mendasari perubahan UU No. 1 1995 menjadi UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
  2. Apa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut?

BAB II

TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1 Telaah Mengenai UUPT

Sekilas Pengertian PT Dan Organnya

Dalam Pasal UUPT menyebutkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

  1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
  2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
  3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
  4. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  5. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

 

Urgensi Hukum korporasi Terkait Perseroan Terbatas

Abad modern menempatkan korporasi sebagai mesin kemajuan dunia, Kelahiran korporasi, mulai dari ukuran besar, menengah sampai ukuran yang kecil, menjadikan perputaran konsumsi dan produksi barang dan jasa semakin cepat, dan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan manusia pun semakin besar. Bahkan dalam riset Doing Business 2010 yang dilakukan oleh bank dunia dengan tema Reforming Through  Difficult Times, menempatkan indikator pendirian usaha sebagai salah satu dari tiga indikator yang sangat mempengaruhi iklim usaha dan tingkat perekonomian di Indonesia, selain indikator mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pendaftaran properti.[3]

Melalui ilustrasi singkat tersebut, dapat diasumsikan bahwa jaminan atas hak dan kesempatan badan usaha sudah menjadi kebutuhan yang sangat esensi bagi masyarakat saat ini, terutama para pengusaha. Substansi perundang-undangan yang komprehensif, berkeadilan dan menjamin kepastian publik untuk mendirikan korporasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi prasyarat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia, termasuk di Indonesia. Dengan kata lain, kejelasan dan kepastian atas kebijakan dan hukum korporasi (Company Law) merupakan sakah satu kunci pencapaian kesuksesan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat suatu negara.

Bagian-Bagian UUPT

Dasar hukum dibentuknya UUPT ini adalah  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai sistematika UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas,yakni  undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 161 pasal, yang terdiri dari :

-Bab I (Pasal 1 – 6): Tentang istilah-istilah penting yang terdapat dalam undang-undang ini dan mengenai aturan-aturan umum perseroan.

-Bab II (Pasal 7 – 30): Tentang tata cara pendirian PT sampai dengan keluar pengumuman yang dikeluarkan oleh menteri, tata cara permohonan memperoleh Keputusan Menteri, mengenai perbuatan hukum atas nama perseroan dan tata cara membuat anggaran dasar serta perubahan anggaran dasar.

-Bab III (Pasal 31 – 62): Tentang ketentuan modal dasar, cara penyetoran modal saham, ketentuan mengenai pembelian kembali saham, mengenai cara penambahan dan pengurangan modal perseroan dan hal-hal yang berkaitan dengan saham.

-Bab IV (Pasal 63 – 73): Tentang cara pembuatan rencana kerja perseroan, menganai laporan tahunan serta kewajiban penyisihan laba bersih serta penggunaannya.

-Bab V (Pasal 74): Tentang kewajiban setiap perseroan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta sanksi jika tidak melakukannya.

-Bab VI (Pasal 75 – 91): Tentang fungsi dan penyelenggaraan RUPS oleh direksi, mengenai hak suara dan pemungutan suara dalam RUPS serta keputusan RUPS.

-Bab VII (Pasal 92 – 121): Tentang fungsi, tugas, kewajiban pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.

-Bab VII (Pasal 12 – 137): Tentang tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan.

-Bab IX (Pasal 138 – 141): Tentang tujuan danpermohonan pemeriksaann terhadap perseroan.

-Bab X (Pasal 142 – 152); Tentang hal- hal yang terkait dengan pembubaran perseroan, tugas dan kewajiban likuidasi serta berakhirnya status badan hukum perseroan.

-Bab XI (Pasal 153): Tentang ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam pendirian suatu perseroan

-Bab XII (Pasal 154 – 156 ): Tentang ketentuan-ketentuan lain

-Bab XIII (Pasal 157 – 158): Tentang  ketentuan-ketentuan peralihan

-Bab XIV (Pasal 159 – 161): Tentang ketentuan-ketentuan penutup

Hal-hal penting dalam UUPT antara lain adalah mengenai:

  1. prinsip-prinsip hukumnya
  2. cara mendirikan suatu Perseroan Terbatas
  3. membuat anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar
  4. ketetuan mengenai modal dasar dan saham
  5. ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  6. tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris
  7. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas
  8. pembubaran dan berakhirnya status badan hukum persereoan. [4]

Faktor Yang Menyebabkan Perubahan UUPT

Diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, adapun yang menjadi alasan penggantian Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dalam konsiderans antara lain :

  1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi peraturan perseroan terbatas yang ditentukan oleh KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
  2. Menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum (rechts person, legal person, legal entity).[5]

Selain dari konsideran yang dikemukakan, dalam penjelasan umum juga dirumuskan hal-hal berikut antara lain:

  1. Sasaran umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat.
  2. Untuk mencapai sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan yang menjadi alasan dilakukannya penggantian UUPT tersebut sebagaimana dalam konsideran menimbang UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:[6]

  1. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  2. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang mendapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
  3. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pengembangan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
  4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tersebut ditegaskan:

  1. Dalam perkembangannya ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya era globalisasi.
  2. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum.
  3. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan perspektif seperti tersebut diatas, diharapkan UUPT bersifat akomodatif, fasilitatif dan antisipatif serta preskriftif,[7]  untuk mendorong berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan dapat menumbuhkan bidang-bidang usaha yang saling terkait dengan bidang lainnya.

Perbedaan Substansial Antara UUPT Lama dan UUPT Baru 

Pokok-pokok perbedaan antara UU No.1 Tahun 1995 dan UU No.40 Tahun 2007 antara lain:

  1. Penyederhanaan anggaran dasar PT. Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar PT yang baru tidak menyalin apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham (pendiri). Yang sudah merupakan aturan baku, tidak dituangkan lagi dalam anggaran dasar PT. Contohnya: kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dalam hal menjaminkan asset perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 tahun buku (Pasal 102).
  2. Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, yang dalam istilah Depkeh FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan);
  3. RUPS dimungkinkan untuk dilaksanakan secara teleconference, tapi tetap harus mengikuti ketentuan panggilan rapat sesuai UUPT. Terdapat jangka waktu tertentu yang membatasi, misalnya: untuk melakukan pemesanan nama (60 hari), pengajuan pengesahan (60 hari), pengajuan berkas (30 hari), pengesahan Menkeh (14 hari);
  4. Pengajuan pengesahan PT baru, harus dilakukan dalam waktu 60 hari, apabila lewat, maka akta pendirian menjadi batal dan perseroan menjadi bubar (Pasal 10 ayat 1 & ayat 9) berlaku juga untuk pengajuan kembali (ayat 10);
  5. Notulen Rapat di bawah tangan, wajib di tuangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditanda-tangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan, maka Notulen tersebut tidak berlaku (harus di ulang);
  6. Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk direksi/komisaris;
  7. Direksi atau komisaris wajib membuat rencana kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir perubahan direksi/komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan AD, jadi sekarang diletakkan pada akhir akta;
  8. Perubahan AD dari PT biasa menjadi PT Tbk (pasal 25 ayat 1), efektif sejak:

–         pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau

–         pada saat penawaran umum jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka statusnya otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali;

  1. Khusus untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, harus diajukan maksimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka PT tersebut menjadi bubar;
  2. PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (operating company), bukan hanya berbentuk investment company;
  3. Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris;
  4. Komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Sehingga walaupun dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 komisaris, maka tetap harus mendapat persetujuan dari seluruh komisaris;
  5. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan (larangan cross holding), Pasal 36 UUPT;
  6. Daftar Perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (Pasal 29 ayat 1);
  7. Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedangkan dahulu dilakukan oleh Notaris. (Pasal 30 ayat 1).

2.2 Pengaruh Politik Hukum Terhadap Perubahan UUPT

Pengaruh Politik Terhadap Penegakan Hukum

Hubungan antara hukum dan politik adalah pengaruh politik terhadap penegakan hukum. Kedua topik ini kadangkala mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Politik merupakan ranah kekuasaan, kekuasaan itu bersumber dari wewenang formal yang diberikan oleh hukum. Hukum adalah norma sosial yang mempunyai sifat mendasar yaitu sifatnya yang memaksa yang membedakanya dengan norma sosial yang lain (agama, kesopanan dan susila ). Karena sifatnya yang harus dipaksakan berlakunya maka hukum memerlukan kekuasaan (politik) untuk dapat berlaku dengan efektif. Selain itu Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum yang hampir sama antara pengaruh politik terhadap pembentukkan hukum dengan pengaruh politik teradap penegakkan hukum. Negara dengan sistem politik yang demokratis cenderung melahirkan sistem penegakkan hukum yang efektif sedangkan, Negara dengan sistem politik yang otoriter akan melahirkan sistem penegakkan hukum yang tersendat.

Pada tataran realitas, politik dan hukum kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum. Moh Mahfud MD mengemukakan tentang hal tersebut bahwa terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum merupakan determinan atas politik, kegiatan politik harus tunduk pada hukum, Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum.[8]

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Pengaruh Kepentingan Politik Terhadap Perubahan UUPT

Undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia yang dibuat oleh Badan Legislatif melalui mekanisme legal drafting, diterbitkan melalui Lembaran Negara yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011). Dalam hal ini badan legislasi mempunyai peranan penting dalam pembuatan undang-undang.

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.[9]

Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : ”Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.

Kenyataan di atas menunjukan bahwa peran masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas.

Dalam perubahan UUPT sudah pasti diawali dengan penyusunan naskah akademik (sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011), yang sebelumnya harus dilakukan penelitian dan peninjauan terhadap naskah tersebut, dalam hal ini melibatkan masyarakat secara langsung (pihak-pihak yang berkepentingan dengan materi udang-undang). Tetapi pada faktanya, banyak kejadian hasil penelitian dan peninjauan sudah tidak sesuai lagi dengan hasil sebenarnya, disini ada permainan oknum tertentu yang sengaja merubah hasil penelitian dan peninjauan, yang man tujuan akhirnya adalah memproduk undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka. Bahkan untuk beberapa kasus, naskah akademik baru dibuat setelah undang-undang disahkan, dengan kata lain naskah akademik dibuat hanya untuk formalitas saja.

Pada realitanya di Indonesia pengaruh politik lebih dominan dalam pembuatan atau peruahan suatu undang-undang, sehingga pantaslah perubahan UUPT ini sarat dengan kepentingan-kepentingan politik, yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan kegiatan usaha dalam bentuk PT, dalam hal ini adalah para pengusaha. Para pengusaha seakan-akan mempunyai kekuasaan atau peranan penting terhadap perubahan UUPT tersebut. Perubahan undang-undang ini mengindikasikan adanya tarik-menarik kepentingan antara para pelaku bisnis dengan pemerintah. Dalam hal ini pelaku bisnis tidak hanya terbatas pada pengusaha saja, tetapi juga para investor, sehingga para investor ini turut memperjuangkan kepentingan mereka dalam perubahan UUPT. Maksud mereka adalah untuk memproduk undang-undang sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka, tak lain adalah untuk tujuan high profit.

Kepentingan para pengusaha ini menjadi tonggak atas perubahan UUPT, terutama para pengusaha yang mempunyai posisi atau jabatan tinggi di lingkungan pemerintahan. Para pengusaha turut mengajukan permhonan untuk merubah UUPT, karena mereka berasumsi bahwa UUPT yang lama (UU No.1 Tahun 1995) sudah tak mampu lagi menjadi payung hukum atas perusahaan-perusahaan yang ada di Indoensia dalam bentuk PT, yang sifat dinamis, sehingga harus dilakukan perubahan UUPT demi tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3 Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Setiap tindakan pasti mempunyai akibat atau konsekuensi, seperti halnya perubahan UUPT ini pasti mempunyai konsekuensi pula. Berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), para pelaku usaha wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya UUPT, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, sehingga batas waktu penyesuaian anggaran dasar berakhir pada tanggal 16 Agustus 2008, untuk meneliti lebih lanjut ketaatan para pelaku usaha dalam mematuhi aturan ini, ataupun apa sanksinya jika terlambat menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan peraturan peralihan UUPT tersebut. Pada prinsipnya yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar adalah Direksi perseroan, akan tetapi apabila Direksi berhalangan ataupun tidak mengajukan sendiri karena kesibukannya, maka yang boleh diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan adalah seorang pejabat umum pembuat akta otentik tersebut, dalam hal ini seorang notaris.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas memerlukan pengesahan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), yang merupakan syarat sahnya suatu Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, sedangkan Perubahan anggaran dasar juga dibedakan antara perubahan yang memerlukan pengesahan Menteri, perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, perubahan yang cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri saja. Perubahan yang memerlukan pengesahan Menteri, adalah perubahan yang menyangkut perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan pada Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 2 tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dan Pasal 4 tentang Modal.

Perubahan yang tidak menyangkut anggaran dasar, yang memerlukan pelaporan misalnya perubahan yang menyangkut pengoperan saham antar sesama pemilik saham, yang tidak merubah modal dasar dan modal disetor. Perubahan yang tidak menyangkut perubahan anggaran dasar, yang cukup dengan pemberitahuan, misalnya merubah susunan pengurus perseroan, baik itu susunan Direksi maupun susunan Dewan Komisaris. Baik Pelaporan maupun Pemberitahuan, ada Surat Jawaban dari Menteri tentang telah diterimanya laporan dan pemberitahuan tersebut dan telah dicatat dalam database sisminbakum.

Penyesuaian anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk Perubahan yang memerlukan pengesahan, karena merubah seluruh anggaran dasar. Pada saat berakhirnya masa berlakunya penyesuaian anggaran, yaitu tanggal 16 Agustus 2008 ditambah 30(tigapuluh) hari sehingga batas waktu menjadi tanggal 16 September 2008, proses permohonan pengesahan ditutup oleh Pengelola Sisminbakum, sehingga para notaris se Indonesia tidak bisa mengakses untuk memasukkan data pengesahan. Ditentukannya tanggal 16 September 2008, dikarenakan Pasal 10 ayat (5) UUPT yang memberikan waktu 30(tigapuluh) hari kepada para notaris di Indonesia untuk mengajukan pengesahan.

Konsekuensi perubahan selanjutnya adalah mengenai saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, merupakan saham atas nama, dan yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikian saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangkurangnya:

  1. nama dan alamat pemegang saham
  2. nomor surat saham
  3. nilai nominal saham
  4. tanggal pengeluaran surat saham.

Perubahan berdampak pula pada Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: RUPS tahunan, RUPS luar biasa. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal   dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Direksi harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan ini mengingatkan kita bahwa Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4), yang berbunyi:

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, dan salah satunya menjabat Komisaris Utama, Dewan Komisaris ini diangkat untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

  1. Kepentingan politik yang mendasari perubahan UU No. 1 1995 menjadi UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan makna  bahwa proses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Dalam Perubahan UUPT ini kepentingan politik yang dominan diperankan oleh para pengusaha sebagai pelaku ekonomi, bahkan untuk beberapa kasus, undang-undang sudah dirancang sebelumnya oleh para pengusaha, yang mana isi undang-undangnya mengutamakan kepentingan mereka.
  2. Konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni bahwa Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia karena wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkan UUPT. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT ternyata dapat berjalan lancar tanpa hambatan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2  Saran

  1. Dalam membuat atau merubah undang-undang sebaiknya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dominan, murni, undang-undang dibuat atau dirubah oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat atau merubahnya, yang mana Pancasila sebagai landasannya dan UUD 1945 sebagai batasannya.
  2. Diadakan sosialisai undang-undang Perseroan Terbatas secara merata, sehingga masyarakat dapat mengerti secara menyeluruh maksud dan tujuan UUPT, terutama para pihak yang mempunyai kepentinga dengan kegiatan ekonomi.

Daftar Bacaan

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Dr. Freddy harris & Teddy Anggoro. M.H., Hukum Persrroan Terbatas, Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi-Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011


[1] Dr. Freddy harris & Teddy Anggoro. M.H., Hukum Persrroan Terbatas, Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 7.

[2] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi-Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 9.

[3] Ibid, hlm 3.

[4] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 27.

[5] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24.

[6] Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 1.

[7] Ibid, hlm 3.

[8] Moh. Mahfud MD, Op. Cit, hlm 16.

[9] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 27

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s