PENERAPAN PRINSIP DESENTRALISASI BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh: Aan Muhsinin

25 Juni 2013

BAB I

PENDAHLUAN

 

  1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus tangga daerahnya sendiri dengan batas-batas tertentu.

Selama Indonesia merdeka, kebijakan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tataran pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas peneyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dar semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu semua daerah merupakan bagian yang tidak terlepas dari NKRI.

Pada tataran konstitusi, mungkin sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk negara tersebut, meskipun ada gerakan-gerakan yang ingin mengubahnya menjadi negara federalis. Demikian pula mengenai adanya desentralisasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu. Tetapi permasalahan yang muncul adalah pada tingkat implementasi dari konstitusi yang berbentuk undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya. Dengan bunyi konstitusi yang sama dapat muncul undang-undang yang berbeda karena adanya penafsiran yang bersifat subyektif. Sebagai contoh kongkret, dengan merujuk pada UUD 1945 yang telah diamandemen, lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan judul yang sama. Isi kedua UU tersebut berbeda cukup signifikan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kerancuan di dalam implementasinya.

Usia undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia yang relatif pendek membuat turbulensi di dalam implementasinya. Dikatakan demikian karena antara penetapan sebuah undang-undang sampai pada tingkat pemahaman dan implementasinya terdapat jarak yang cukup lebar, apalagi tingkat kematangan pemerintahan daerah dan masyarakat daerah sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah disain besar mengenai desentralisasi, yang didalamnya berisi cetak biru tentang desentralisasi dan peta jalan menuju perubahan yang diinginkan serta dimensi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, sehingga para pemangku kepentingan dapat sama-sama memahami tujuan, arah dan irama perubahannya.

Sebagai sebuah pilihan politik, terkadang pemerintahan Indoensia masih mengalami kerancuan dalam penerapan prinsip. Asas pemerintahan daerah yang seperti apa yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan geografis bangsa di Indoensia. Berangkat dari hal tersebut maka penulis hendak membahas lebih jauh mengenai penerapan prinsip yang sesuai dengan pemerintahan di Negara Indonesia.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terpapar di atas, maka penyusun hendak membahas lebih detail tentang: penerapan prinsip yang bagaimanakah yang sesuai dengan pemerintahan di negara Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
  1. Sistem Negera kesatuan Di Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang mengandung pengertian bahwa pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity of command).[1]

Negara kesatuan merupakan bentuk kenergaraan paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat persatuan (union) dan kesatuan (unity).[2] Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk: (1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstuksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kestuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.[3]

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengsn daerah, sedangkan istilah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu daerah territorial yang berpemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah (gabiedsdeel) dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan yang disebut “wilayah” (gabied). Dengan kata lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari sutau lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.[4]

Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemeritah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya.

  1. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

 

Pemerintahan Pusat

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang  menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

a)      politik luar negeri;

b)      pertahanan;

c)      keamanan;

d)      yustisi;

e)      moneter dan fiskal nasional; dan

f)        agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah menyelenggarakan sendiri atau  dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat  pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan  kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan pemerintah dapat:

a)      menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b)      melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur  selaku wakil pemerintah; atau

c)      menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai dasar pelaksanaannya. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pemerintahan Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan pemerintahanya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu:

1)      Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

2)      Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Selanjutnya  urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam konstruksi UU No 32 Tahun 2004 ada urusan wajib  berskala provinsi dan berskala kabupaten, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 13.

  1. 3.   Hubungan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah

Pemerintahan pusat dan daerah memang saling berkaitan satu sama lain. Upaya menemukan format hubungan antara pusat daerah yang ideal dalam kerangka negara kesatuan bukanlah persoalan yang mudah, karena hal itu merupakan proses yang berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indoensia.

Persoalan hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan dengan satuan otonomi selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga daerah, bersumber pula pada hubungan kewenangan , hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan daerah.[5] Dalam hal ini pemerintahan pusat membagi kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah sesuai dengan porsinya masing-masing.

  1. B.     PENERAPAN PRINSIP DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektifitas dari pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan-kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari pemerintahan pusat, yang dapat berupa asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind). Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi-sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi-sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan (medebewind) dalam mempelancar tugas pemerintahan di daerah-daerah.

 

  1. Konsep Dasar Prinsip Desentralisasi

Pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat beragam antar-negara, antar-ilmuwan, maupun antar-praktisi pemerintahan. Istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the term decentralization means different things to different people, and the approach to decentralization has varied widely between countries).

Meskipun demikian, pemahaman umum tentang definisi dan ruang lingkup desentralisasi selama ini banyak mengacu kepada Bank Dunia (World Bank, 2001). Menurut mereka, desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun kepada swasta Desentralisasi sendiri terdiri dari empat jenis, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi pasar.[6]

Dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat. Selain itu, desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Namun disisi lain, kualitas pelayanan publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering disalahartikan atau disalahgunakan oleh elit local yang relatif kurang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

a)      Di Indonesia, desentralisasi juga menjelma dalam dua bentuknya yang positif dan negatif. Dari hasil kajian dan penelitian menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu: meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal;

b)      perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

c)      pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Walaupun demikian, beberapa dampak negatif nampaknya tidak dapat dihindari. [7]

Meskipun memiliki dua sisi yang berbeda (manfaat dan kelemahan), namun terdapat sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat diperlukan untuk mempromosikan sosok pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis (good governance). Baik di Negara maju maupun berkembang, desentralisasi merupakan salah satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan di negara yang bersangkutan.

Sebagai sebuah reformasi, desentralisasi tidak akan dapat berhasil tanpa diikuti oleh langkah-langkah lanjutannya. Dengan kata lain, desentralisasi harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan reformasi birokrasi sebagau unsur penyelenggara desentralisasi. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan adanya area perubahan yang berfungsi sebagai  tolok ukur keberhasilan reformasi. Adapun area perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah:

a)      Kelembagaan. Perubahan yang ingin diwujudkan pada area ini adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

b)      Budaya organisasi. Capaian akhir yang diharapkan adalah birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul.

c)      Ketatalaksanaan. Hasil nyata yang ingin diraih pada area ini adalah terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

d)      Regulasi dan Deregulasi. Perubahan yang diinginkan adalah munculnya pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

e)      SDM Aparatur. Hasil yang ingin dicapai adalah pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

  1. Otonomi Daerah Yang Berbasis Good Governance

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menutut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memerangi KKN, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan  services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Good governace yang dimaksud  adalah proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan public goods dan services disebut governance, sedangkan pratek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya aligment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.[8]

Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan governance sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (goverment) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat).[9]

Oleh karena itu, memahami governance merupakan bentuk pemahaman bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governace dalam praktinya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini, warga masyarakat daerah ddorong untuk berpartsipasi secara konstruktif dalam pengambilan kebjakan di daerah. Selain itu, penegakan hukum dilaksanakan guna mendukung otonomi daerah dalam konsepsi NKRI, dan juga para pengambil kebijakan di daerah bertanggung jawab kepada publik dalam menentukan arah kebijakan daerah sehingga tidak ada lembaga publik apapun di daerah yang tidak berada dalam jangkauan pengawasan public.[10]

United Nations Development Programme (UNDP) mendifinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance yang saling memperkuatdan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:

a)      Participation, bahwa setiap warga negara mempunya suara dalam pembuatan keputusan

b)      Rule of Law, yang berarti kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama dalam hal hukum dan HAM

c)      Transparency, kebebasan arus informasi

d)      Responsiveness, pertanggungjawaban

e)      Consensus orientation, good governance menjadi perantar kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas

f)       Effectiveness and efficiency

g)      Accountability

h)      Strategic vision[11]

  1. Hubungan Antara Desentralisasi dan Good Governance

Good Governance (kepemerintahan yan baik) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi . Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang sudah berubah. Oleh kareana itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar  dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bak.[12]

Desentralisasi atau pendesentralisasian governance merujuk pada suatu upaya restrukturisasi atau reorganisasi dari kewenangan yang yang menciptakan tanggung jawab bersama diantara lembaga-lembaga di dalam governance baik di tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal.

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui proses ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya good governance. Keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Namun demikian pilihan untuk kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka.

Pilihan pada desentralisasi sesungguhnya haruslah disikapi dengan penuh optimisme dan menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Caranya adalah melalui kampanye yang terus menerus akan pentingnya implementasi good governance pada level pemerintahan daerah. Tentu saja perwujudan desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab serta keberhasilan good governance di daerah bukanlah suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

 

  1. Kelebihan Penerapan Prinsip Desentralisasi

Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa akan kuat bila dibangun di atas sistem yang kongruen, keterkaitan secara sistemik antara komponen-komponen yang berada di dalamnya, termasuk hubungan antara pusat dan daerah. Secara sederhana, sebenarnya ada beberapa alasan penerapan prinsip desentralisasi dirasa lebih efektif, yakni karena wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Meraoke dan wilayah NKRI berbentuk kepulauan, jika penerapan prinsip sentralisasi dipaksakan maka pemerintahan tidak berjalan dengan baik, selain itu, banyak wilayah NKRI terletak di daerah terpencil (remote area) yang tentunya membutuhkan perhatian pemerintah yang bersifat kedaerahan secara langsung.

Dalam hal ini kelebihan sistem desentralisasi dapat di simpulkan, bahwa:

a)      desentralisasi adalah konsep untuk memperkuat kongruensi ini, di mana Indonesia dibangun secara kokoh dari kemajemukan daerah dan suku-bangsanya.

b)      Desentralisasi adalah konsep untuk membuat pembangunan daerah lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan karena itu kemudian diharapkan akan semakin memperkuat negarabangsa Indonesia itu sendiri.

c)      desentalisasi adalah konsep untuk mencegah separatisme, dan karena itu sukses otonomi daerah pada gilirannya diharapkan memperkuat negara-nangsa Indonesia

d)      desentralisasi dibangun dalam konteks demokrasi, dan harus memperkuat demokrasi itu sendiri. Sudah sekitar beberapa lama ini otonomi daerah dijalankan, dan sampai hari ini masih banyak yang meragukan apakah otonomi daerah dapat memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

e)      desentalisasi salah satu kelebihanya adalah dapat menghargai kearifan lokal atau variasi local terbukti  penduduk Indonesia yang multicultural, terdiri dari banyak etnis di Indonesia.

Selain kelebihan, pasti ada pula kelemahan dari penerapan prinsip desentralisasi. Tetapi, dengan adanya good local governance diharaokan dapat mengantisipasi kelemahan tersebut, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sehat, efektif dan efisien.

BAB III

PRNUTUP

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terpapar diatas, maka penulis hendak mengambil kesimpulan sebagai berikut:

  • Penerapan prinsip yang sesuai dengan pemerintahan di negara Indonesia, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah prinsip desentralisasi, karena prinsip ini dirasa lebih efektif bagi negara Indonesia yang mempunyai karakteristik dan geografis yang beragam antara daerah satu dengan lainnya. Diharapkan dengan penerapan prinsip ini agar setiap pemerintahan daerah dapat mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan daerah, yang tentunya hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintahan pusat dalam lingkup NKRI. Penerapan prinsip desentralisasi akan lebih optimal jika pelaksanaannya berbasis good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), sehingga akan tercipta pemerintahan daerah yang sehat, efektif dan efisien.
  1. Saran

Disamping kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka baiknya dari akhir pembahasan ini penulis juga mengemukakan saran – saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Saran yang dapat penulis berikan yakni:

  • Sudah seharusnya pemerintah pusat mengadakan pengawasan, pembinanaan, pengembangan dan atau pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka peningkatan SDM pemerintah daerah, sehingga oknum-oknum yang duduk dalam organisasi atau pemerintah daerah akan lebih siap dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai bagian dari pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Busroh, Abu Daud, 1990. Ilmu Negara, Cet ke-1, Bumi Aksara, Jakarta.

Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.

Huda, Hi’matul, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.

Isjwara, Fred, 1974. Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung.

Sabarno, Hari, 2007. Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.

Wajong, J., 1975. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan.

Internet:

IRDA, 2002. Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation. Diakses dari http://hazni.blog.esaunggul.ac.id,

 

World Bank, June 2001. “Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery”, in Prem-Notes No. 55. Diakses dari http://hazni.blog.esaunggul.ac.id


[1] Ni’matul Huda, S.H., M. Hum., 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, hal 27

[2] Fred Isjwara, 1974, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, hal 188

[3] Abu Daud Busroh. 1990, Ilmu Negara, Cet ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hal 64-65

[4] J. Wajong. 1975, Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan, hal 24

[5] Ni’matul Huda, S.H., M. Hum. Op Cit, hal 13

[6] World Bank, June 2001, “Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery” in Prem-Notes No. 55. Diakses dari: http://hazni.blog.esaunggul.ac.id Pada Tanggal: 17 April 2013

[7] IRDA, 2002, Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation. Diakses dari: http://hazni.blog.esaunggul.ac.id Pada Tanggal: 17 April 2013

[8] Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, hal 2.

[9] Ibid, hal 5

[10] Hari Sabarno, 2007. Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18

[11] Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, Op Cit, hal 8

[12] Ibid, hal 4

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s