ASURANSI RANGKAP PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1. Pengantar
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari segala rutinitas. Rutinitas tersebut adakalanya harus dilakukan dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh karena faktor jarak. Untuk memudahkannya terkadang harus menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksudkan adalah kendaraa pribadi.
Kendaraan yang pakai di jalan raya atau tempat-tempat umum pasti mempunyai resiko, baik resiko kecelakaan ataupun resiko kehilangan. Sudah semestinya orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor menginginkan agar kendaraannya aman dari segala peristiwa yang tidak menentu, yang tidak dapat diprediksi secara pasti, yang berakibat rusak atau hilangnya kendaraan, sehingga pemilik kendaraan harus menanggung kerugian. Berawal dari hal tersebut, maka diperlukan suatu wadah yang memungkinkan adanya keamanan atau jaminan penggantian atas rusak atau hilangnya kendaraan tersebut, yakni dengan asuransi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.2 tahun 1992, “Asuransi atau Pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
Tujuan dari kendaraan bermotor yang diasuransikan ini yakni agar ketika terjadi peristiwa yang memungkinkan hilang atau rusaknya kendaraan, diharapkan pihak perusahaan asuransi dapat memberikan ganti rugi atas risiko yang tidak pasti itu, sehingga pemilik tidak harus menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Penggantian kerugian itu dapat diperoleh dengan mengajukan klaim terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi.
Pada umumnya, obyek asuransi (dalam hal ini adalah kendaraan bermotor ) hanya diasuransikan pada satu perusahaan asuransi saja, dengan jangka waktu, evenemen dan nilai yang telah ditentukan. Setelahnya, obyek asuransi tersebut tidak dapat diasuransikan lagi pada perusahaan asuransi yang lain dengan jangka waktu, evenemen dan niali yang sama. Asuransi tersebut dinamakan asuransi rangkap. Bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum dari asuransi rangkap tersebut?
Berangkat dari uraian di atas, maka penulis hendak menjabarkan lebih detail mengenai akibat hukum asuransi rangkap pada asuransi kendaraan bermotor.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang terpapar di atas, maka penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai: apa akibat hukum jika terjadi asuransi rangkap pada asuransi kendaraan bermotor?

BAB II
PEMBAHASAN

1. Perasuransian Secara Umum
a. Pengertian Istilah
Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.2 ttahun 1992, “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
Disebutkan pula dalam Pasal 246 KUHD, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”
Kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam paper ini adalah mobil atau sepeda motor atau kendaraan yang lain yang mempunyai sifat dan spesifikasi yang sama.
b. Perjanjian Asuransi
Dalam perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sah perjanjian secara umum dan aturan lain yang tertuang dalam ketemtuan asuransi. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi . karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak (consensus), kewenangan berbuat (authority), objek tertentu (fixed object) dan kausa yang halal (legal cause). Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan (notification) yang diatur dalam Pasal 251 KHU Dagang.
c. Obyek Asuransi
Secara umum, obyek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
Benda asuransi adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga harta kekayaan . Sebagai harta kekayaan kekayaan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi.
Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dinilai dengan uang , diancam oleh bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui kriteria kepentingan yaitu kepentingan harus:
1) ada pada setiap asuransi (Pasal 250 KUHD)
2) dapat dinilai dengan uang
3) dapat diancam oleh bahaya
4) tidak dikecualikan oleh undang-undang
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Pada prakteknya, para pihak dalam asuransi yakni tertanggung dan penanggung mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Antara lain tertanggung mempunyai hak:
1) menerima polis
2) mendapat ganti rugi bila terjadi peristiwa tertentu
3) hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung
Selain tertanggung mempunyai hak-hak, juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu:
1) membayar premi
2) memberitahukan yang sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (obyek asuransi)
3) mencegah agar kerugian dapat dibatasi
4) kewajiban khusus yang mungkin disebutkan dalam polis
Sebagai penanggung yang nantinya akan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh tertanggung, mempuanyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu:
1) menerima polis
2) pemberitahuan dari tertanggung
3) hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung
Selain memproleh hak-hak, penanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, antara lain:
1) memberikan polis kepada tertanggung
2) mengganti kerugian dan membei sejumlah uang yang telah disepakati dalam asuransi sejumlah uang
3) melaksanakan premi restrono pada tertanggung yang beritikad baik
e. Tujuan Asuransi
Seperti perbuatan yang lain, praktek asuransi juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yakni:
a. motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari betul bahwa ada ancaman bahaya terhadap benda miliknya
b. peralihan risiko. Adanya perjanjian pertanggungan yang didasarkan pada motif ekonomi, bertujuan memperalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung
c. ganti kerugian. Apabila suatu ketika benar-benar terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian atau diberikan sejumlah uang
d. pertangungan premi atau pertanggungan murni (pure insurance). Dalam hal ini, tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada penanggung
e. Pertanggungan saling menanggung, maksudnya adalah tertanggung terhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Disini tertanggung sebagai anggota, tidak membayar premi, tetapi membayar semacam iuran kepada perkumpulannnya
f. Berakhirnya Asuransi
Sama seperti halnya perjanjian pada umumnya, dalam asuransi juga dapat berakhir, yang mana berakhirnya disebabkan:
1) jangka yang waktu berlaku sudah habis
2) perjalanan berakhir
3) terjadi evenemen diikuti klaim
4) asuransi batal atau dibatalkan
5) asuransi gugur
g. Asuransi Rangkap (double Insurance) dan Reasuransi
Asuransi rangkap merupakan tindakan mengasuransikan satu obyek asuransi pada dua perusahaan asuransi dalam satu waktu, dengan kriteria pertanggungan yang sama pula.
Berbeda dengan reasuransi (asuransi ulang) yang merupakan perjanjian antara penanggung dan penanggung ulang, yang mana berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu dan penangung ulang bersedia membayar ganti kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penangung dan tertanggung. Ini berarti penanggung mengansuransikan lagi resiko yang menjadi tanggungannya itu kepada penanggung ulang.
2. Asuransi Rangkap Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi kendaraan bermotor baik mobil atau motor atau kendaraan lain yang menyerupai itu, harus diasuransikan satu kali pada satu perusahaan asuransi. Jika kendaraan tersebut diasuransikan untuk yang kedua pada perusahaan asuransi yang lain dengan jangka waktu, evenemen dan nilai yang sama, maka asuransi yang kedua tersebut terancam batal.
Dalam Pasal 252 KUHD ditentukan :
“Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua tersebut batal”.
Menurut ketentuan pasal ini, jika kendaraan bermotor yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas evenemen yang sama. Jika masih diadakan lagi asuransi kedua, maka asuransi kedua ini batal. Asuransi rangkap dengan nilai penuh dilarang undang-undang.
Akan tetapi, ada asuransi rangkap yang tidak dilarang, yaitu asuransi yang diatur dalam Pasal 277 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut:
“Apabila beberapa asuransi dengan itikad baik diadakan untuk benda yang sama, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi inilah yang mengikat dan asuransi lainnya dibebaskan. Apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi-asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan”.
Pasal tersebut mengandung maksud, jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada perusahaan asuransi nilai dengan nilai yang tidak penuh, maka setelahnya dapat diasuransikan lagi pada perusahaan asuransi yang lain, tetapi hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan. Asuran rangkap yang demikian dibenarkan menurut undang-undang.
Maksud diadakan peraturan mengenai asuransi rangkap adalah untuk mencegah agar tertanggung tidak memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan. Di samping itu, peraturan mengenai asuransi rangkap dapat mencegah anggapan bahwa asuransi itu adalah perjudian dan pertaruhan. Dengan adanya larangan tersebut, tidak akan ada asuransi rangkap yang bertujuan memperkaya diri tanpa hak. Supaya dapat diketahui oleh penanggung apakah ada asuransi yang telah diadakan lebih dahulu, maka diperlukan pemberitahuan oleh tertanggung dengan mencantumkan dalam polis, termasuk dalam asuransi kendaraan bermotor ini.
Polis dalam hal ini merupakan suatu akta yang dibuat saat perjanjian asuransi dibuat. Polis ini mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Hal ini disebabkan karena polis merupakan bukti yang sempurna (volledigbewijs) tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi.
Dalam pasal 252 KUHD tidak dipersoalkan apakah asuransi rangkap itu dibuat dengan itikad baik atau tidak, apakah dibuat dalam polis yang berlainan atau tidak. Asuransi rangkap tetap dilarang. Jika diadakan juga, asuransi kedua itu batal. Untuk mengetahui apakah ada asuransi rangkap atau tidak, harus dilihat pada waktu terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, bukan pada waktu asuransi kedua itu diadakan. Ini berarti apabila pada waktu terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, itu diajukan klaim, maka asuransi pertamalah yang sah, sehingga penanggung pertamalah yang berkewajiban memenuhi klaim tertanggung.
Pengecualian Pasal 252 KUHD
Pengecualian yang dimaksud disini adalah asuransi yang diatur dalam Pasal 277, Pasal 278, dan Pasal 279 KUHD. Dalam penguraian pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan bahwa saat yang menjadi patokan adalah saat terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, bukan saat terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, bukan saat terjadi asuransi.
a. Pasal 277 KUHD
Apabila atas benda yang sama dan evenemen yang sama, diadakan beberapa asuransi dengan itikad baik , sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi yang pertamalah yang mengikat asuransi yang berikutnya dibebaskan. Pasal ini menunjuk kepada beberapa asuransi yang terjadi dalam waktu yang berlainan dan dengan polis yang berlainan pula atas benda yang sama, tetapi asuransi pertama dengan nilai penuh. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian penanggung pertamalah yang berkewajiban memenuhi klaim ganti kerugian, sedangkan penanggung-penanggung berikutnya dibebaskan dari kewajibannya. Dalam hal ini asuransinya sendiri tidak batal.
b. Pasal 278 KUHD
Asuransi rangkap menurut pasal ini dapat diadakan dalam 1 (satu) polis itu melebihi nilai benda sesungguhnya. Dalam hal ini setiap penanggung hanya bertanggung jawab menurut pertimbangan jumlah asuransi masing-masing. Akan tetapi, beberapa asuransi itu dapat juga diadakan pada hari yang sama dalam polis tersendiri untuk setiap asuransi. Perhitungannya juga sama seperti diuraikan sebelumnya. Asuransi rangkap Pasal 278 ini laim disebut “persekutuan para penanggung” (Joint Insures).
c. Pasal 279 KUHD
Maksud pasal ini adalah melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi lebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban pada penanggung berikutnya. Jika tertanggung melakukan juga hal yang demikian, dia dianggap menggantikan kedudukan penanggung yang bersangkutan untuk jumlah asuransi yang sama. Jika tertanggung mengasuransikan risikonya itu kepada penanggung lain, maka penanggung baru tersebut menggantikan kedudukan tertanggung selaku penanggung. Dengan cara demikian, penanggung berikutnya tidak dirugikan oleh perbuatan tertanggung.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa akibat hukum jika terjadi asuransi rangkap pada asuransi kendaraan bermotor adalah:
1.) Jika kendaraan bermotor diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan nilai penuh, maka setelahnya tidak dapat diasuransikan lagi pada perusahaan yang lain dan akibat hukum asuransi yang kedua adalah batal
2.) Jika kendaraan bermotor diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan nilai sebagian atau tidak penuh, maka setelahnya dapat diasuransikan lagi pada perusahaan lain, tetapi hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan, dan hal ini dibenarkan UU.

Refrensi
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.(1), Hukum Asuransi Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Prof. Abdulkadir Muhammda, S.H., Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung, 1983

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjutak, S.H., Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Satu Balasan ke ASURANSI RANGKAP PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

  1. Maya berkata:

    Slmt pagi bpk Aan Muhsinin, saya ingin bertanya mengenai asuransi ganda ini. Juka kendaraan dibeli secara kredit, jumlah uang yang dikeluarkan nantinya akan lebih besar dari yang di cover oleh asuransi. Dengan kata lain jika kendaraan hilang, pemilik kendaraan tetap harus menanggung bunga atas hutang pembelian kendaraan. Ada saran bagaimana untuk mengilangkan resiko kerugian ini mengingat pasal 277, 277 dan 279 KUHD. Terima kasih atas sarannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s