EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembanguan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit..
Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, eksport import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh kreditor tentunya mengharuskan kreditor merasa aman. Maka untuk kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi kreditor. Salah satu bentuk pengaman kredit yang paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan disamping kemampuan seorang debitor.
Salah satu bentuk jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168). Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170).
Dengan lahir dan diberlakukannya UUJF tentunya diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Dalam hal ini yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian.
Ketentuan mengenai jaminan fidusia ini pada dasarnya hendak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak lain.
Dalam prakteknya, banyak kredit dengan jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia itu adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur sendiri, disamping itu tentunya harus selalu ditaati karena UUJF sudah diberlakukan dan mengikat semenjak diundangkan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang terpapar di atas , maka penulis hendak membahas rumusan masalah, yakni: bagaimana eksistensi UU No. 42 Tahun 1999 (UUJF) berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditur atas obyek pelunasan yang dijaminkan oleh debitur?

BAB II
PEMBAHASAN

A. TENTANG KREDIT DAN JAMINAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. Perjanjian Kredit
Proses pengajuan kredit ke lembaga pembiayaan diawali dengan adanya sebuah perjanjian, yakni perjanjian kredit. Sebagaimana pada umumnya perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessoir-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.
Menurut Sutan Remy Syahdeni, perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit.
Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak (nasabah) dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan itu dinamakan perjanjian kredit atau akad kredit.
Dalam formulir surat perjanjian kredit yang disediakan oleh bank biasanya terdapat klausula-klausula sebagai berikut:
a. Klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu
Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata sebagai berikut:
”Bank sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan suatu jangka waktu tertentu dapat mengakhiri perjanjian ini. Semua hutang pemegang rekening berdasarkan perjanjian ini yang menurut pembukuan bank telah berjalan beberapa waktu dapat ditagih dengan segera”.
Apabila bank kemudian terpaksa harus melaksanakan klausula tersebut maka waktunya (timing) harus dipilih waktu yang paling tepat sehingga menguntungkan bagi bank. Klausula ini biasanya dipergunakan oleh bank dalam keadaan-keadaan tertentu. Pelaksanaan klausula ini diperkuat dengan adanya aksep atas tunjuk dari debitur, yang dibuat dan ditanda tangani bersamaan dengan penanda tanganan surat perjanjian kredit.
b. Klausula Pengecualian
Dalam klausula ini dicantumkan bahwa debitor diwajibkan untuk menggunakan jasa-jasa bank dimana ia mendapat kredit dalam melakukan transaksi keuangannya.
c. Klausula Kepastian
Tujuan daripada klausula kepastian ialah agar adanya kepastian bagi bank untuk menerima kembali pembayaran daripada kredit yang telah diberikannya. Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata sebagai berikut:
”Untuk menambah jaminan dan kepastian tentang pembayaran kembali yang sepatutnya jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan yang seksama daripada bunga dan biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini, maka pemegang rekening sebelum mempergunakan kredit ini harus menyerahkannya jaminan kebendaan dengan segala pembebasan yang bagaimanapun sifatnya kepada bank, untuk sama berlaku akta”

2. Jaminan
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap krediturnya.
Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah:
”Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”
Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Unsur-unsur agunan yakni:
a. jaminan tambahan
b. diserahkan oleh debitor kepada bank
c. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan
Menurut M.Bahsan bahwa jaminan adalah seegala sesuatu yang diterima debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.
Sehubungan dengan apa yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah mengenai jaminan fidusia, yang memberikan pengertian bahwa fidusia ini berasal dari kata fiduciate, yang artinya kepercayan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakankepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJF menyatakan:
”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia, yakni:
a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda
b. dilakukan atas dasar unsur kepercayaan
c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Fungsi Jaminan
Jaminan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur dimana kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitor.

4. Objek Jaminan Fidusia
Menurut UUJF benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 angka 4).
Selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang, yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri.
Dimungkinkannya pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/ pembelian persediaan bahan baku, bahan penolong dan benda jadi.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam UUJF, maka obyek jaminan fidusia dapat meliputi :
a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
b. benda bergerak berwujud, contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/ bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; kapal laut berukuran dibawah 20m³; perkakas rumah tangga seperti tv, tape, kulkas, mebel, dan lain-lain; alat-alat pertanian; dan lain sebagainya.
c. barang bergerak tidak berwujud, contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito berjangka; dan lain sebagainya.
d. hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

5. Akta Jaminan Fidusia
Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia. Dimana Akta Jaminan Fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. haruslah berupa akta notaris.
b. haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia.
c. haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
1) identitas para pihak pemberi fidusia, berupa :
• Nama lengkap,
• Agama
• Tempat tinggal/tempat kedudukan
• Tempat lahir/Jenis Kelamin
• Status perkawinan
• Pekerjaan
2) identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut dia atas.
3) haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia.
4) data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
5) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
6) berapa nilai penjaminnya.
7) berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.
Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:
a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
b. memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

7. Hapusnya Jaminan Fidusia
a. Hapusnya perutangan pokok
b. Karena musnahnya benda jaminan
c. Karena adanya pelepasan hak
d. Karena pelaksanaan hak verhaal dalam hal wanprestasi dari debitur.
Terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF. Sedangkan hapusnya perikatan, menurut Pasal1381 KUH Perdata bisa terjadi karena:
a. Pembayaran Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
b. Pembaharuan hutang (novasi)
c. Perjumpaan hutang atau kompensasi
d. Pembebasan hutangnya
e. Musnahnya barang yang terhutang
f. Kebatalan atau pembatalan
g. Berlakunya syarat batal
h. Lewatnya waktu yang hal mana diatur dalam suatu bab tersendiri.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitor) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan obyek jaminan fidusia.
Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui :
1. Pelelangan Umum.
UU Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul eigenmachtige verkoop sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang. Penerima fidiusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preference yang dimilikinya.
2. Penjualan di Bawah Tangan.
Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan, yaitu :
a. Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
c. Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
d. Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UUJF

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Untuk Melindungi Kreditor
UUJF sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung kebutuhan dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.
Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah:
a. asas kepastian hukum;
b. asas publisitas;
c. asas perlindungan yang seimbang;
d. asas menampung kebutuhan praktek;
e. asas tertulis otentik;
f. asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor
Jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut.dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.
Untuk pertama. sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi vang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dan Pasal 11 dari UUJF. Pendaftaran fidusia. dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (l)).
b. Benda objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
c. Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia. (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.
Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/ mengontrol register/daftar, maka ia dengan tidak bias mengharapkan. Adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul risiko kerugian Namun, sehubungan. dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besar dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan checking.
Tujuan dari, pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempuma dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (right in reni) dengan asas droit de suit.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Praktek
Pihak yang bertindak sebagai pemberi fidusia (debitor) termuat dalam Pasal I angka 5 UUJF disebutkan “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek kum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHperdata “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”
Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau. badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.
Pihak yang bertindak sebagai penerima fidusia (kreditor) termuat dalam Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan “Penerimia Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.
Konsep di atas menteriemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggngjawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.
Masalah-Masalah yang mungkin timbut dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur :
a. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasamya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari – hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang asset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.
b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian. jaminan fidusia, meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditor preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitam melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa. Jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertipikat jaminan fidusia dinomorduakan.
Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor (sebagai penerima fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diatumya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besamya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF :
“Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang monjadi objek jaminan fidusia”. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas droit de suite, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia”.
Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :
“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (seputuhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”
Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagamana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF :
“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.
Pada intinya maksud atau tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitor padanya (asas schuld dan haftung). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF :
“(1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.”
Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur menurut UUJF antara lain sebagai berikut:
a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
c. Adanya ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
e. Adanya ketentuan pidana dalam UUJF.
Dalam hal ini, dasar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yakni termuat dalam aturan-aturan antara lain:
a. UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
c. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap lbukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia;
d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

3. Kelemahan UUJF Terkait Perlindungan Hukum Kreditur Atas Jaminan Fidusia
Dalam UUJF dibuat untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.
Dalam praktek didunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta. Notariil tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta. Pembebenan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut.terjadi masalah, misalnya debitor wanprestasi, kreditor untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan.
Penerima fidusia yang tidak melakukan perikatan fidusia jelas bertentangan dengan legal spirit yang diatur dalam Pasal 5 (1) UU No.42 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa “Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Sekalipun tidak dilakukannya perikatan fidusia tidak mengandung sanksi berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 tersebut. Dalam hal ini sama sekali tidak ada kepastian hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan memperoleh perlindungan hukum.
Pada kenyataannya kecenderungan untuk membuat pengikatan jaminan fidusia dilakukan dibawah tangan oleh sebagian kreditur, dan jaminan perlindungan hukum terhadap kreditor biasanya dilakukan dengan kesepakatan “kuasa jual” atau “kesediaan bahwa barang tersebut dapat diambil secara fisik” apabila debitur wanprestasi yang cenderung menimbulkan masalah tersendiri. Serta penggunaan “kuasa menjaminkan secara fidusia” yang dibuat di bawah tangan juga berpotensi rawan terhadap legalitas tandatangan di dalam kuasa tersebut, dimana apabila debitur berpotensi macet maka akan dilakukan pengikatan jaminan fidusia secara notariil berdasarkan kuasa tersebut yang kemudian akan dilaksanakan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Kedua hal tersebut di atas baik “kuasa jual” dan “kuasa menjaminkan” apabila dilaksanakan jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No.42 Tahun 1999 telah mengatur cara-cara eksekusi yang lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Dalam hal ini UU No.42 Tahun 1999 banyak mengandung kelemahan, antara lain:
a. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia.
b. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran
c. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.
d. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai UU No.42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.
e. Maraknya pengunaan kuasa menjaminkan secara dibawah tangan berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.
f. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum dibuka sampai kepelosok-pelosok wilayah Indonesia, karena kebanyakan konsumen perusahaan pembiayaan banyak bertempat tinggal di pelosok-pelosok.
g. Tidak ada keseragaman penggunaan database di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga rawan fidusia ulang.
Dalam praktek pendaftaran fidusia, ada beberapa hal yang dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan UUJF, yakni bahwa:
a. pasal 11 dalam praktik banyak obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kreditor memberikan alasan efisiensi waktu dan biaya;
b. banyak Kreditor menunda pendaftaran karena tidak ada jangka waktu pendaftaran , hal ini berpotensi fidusia ulang;
c. kreditor banyak membuat akta jaminan fidusia tanpa didaftarkan.
d. pasal 7 larangan fidusia ulang, namun karena tidak didaftarkan maka berpotensi konflik dan menyebabkan fidusia ulang, akibat tidak didaftarkan (tidak ada kepastian hukum);
e. tidak ada database yang kuat di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, masih dilakukan secara manual. Berpotensi konflik karena data obyek yang didaftarkan tidak dapat diperoleh secara informatif dan memakan waktu.
Karena tidak ada sanksi tegas apabila tidak dibuat secara notariil maka banyak kreditor membuat aktanya secara dibawah tangan atau tidak sesuai standard undang-undang, padahal dalam UUJf ditetapkan sebagai perlindungan hukum terhadap kreditor.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas dapatlah disimpulkan:
1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditor, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhimya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditor.
2. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditor seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia. menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir. 2000, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.

HS, Salim. 2011, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta.

Satrio, J. S.H., 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1996, Hak Tanggungan, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1982, Himpunan Karya Tentang Jaminan,, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Usman, Rahman. 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet:

http://www.duniakontraktor.com, Diakses pada tanggal: 19 Maret 2013

http://www.medianotaris.com, Diakses pada tanggal: 19 Maret 2013

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Satu Balasan ke EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

  1. AA berkata:

    Pagi
    sangat bermanfaat
    Saya mau tanya
    -sebenarnya UU fidusia itu ada hak tidak melakukan penarikan unit? jika debitur tetap berkeras tidak mau menyerahkan unitnya?
    -Apa bisa diperkarakan hal tersebut oleh debitur jika kreditur melakukan penarikan unit? jika casenya sama2 bertahan. kreditur telah mengantongi berita acara penarikan yang ditandatangani oleh anaknya, namun ortunya masih tetap tidak terima?
    -apa bisa LP yang sebelumnya dianggap pencurian, terus kemudian berubah menjadi pengancaman dan pemerasan?
    tolong pencerahannya, terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s