PENERAPAN PRINSIP KONSENSUIL DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PROGRESIF)

Oleh: Aan Muhsinin
28 Juni 2013

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk, hal ini disebabkan karena angka natalitas lebih tinggi dari angka mortalitas, atau sebab lain yakni kurang optimalnya pemerataan penduduk, sehingga tampak padat penduduk di wilayah tertentu saja. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara merata dengan berbagai cara, salah satunya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Mengenai ekonomi di Indonesia sudah pasti berkaitan dengan pekerjaan masyakarakatnya, dalam hal ini masyarakat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
Masalah perluasan lapangan pekerjaan ini sebenarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakannya secara optimal, karena sesuai Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dengan jalan membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, karena sudah menjadi hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Upaya pemerintah dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan rekrutmen di lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah, atau dengan cara bekerja sama dengan perusahaan, yakni dengan membuka lowongan dan mengadakan rekrutmen untuk calon pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Dalam hal ini perusahaan melakukan filterisasi atau penyaringan untuk memperoleh pekerja yang handal dan mempunyai good skill sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bagi calon pekerja yang sudah melalui tahapan seleksi dalam pengadaan rekrutmen yang dinyatakan lolos, selanjutnya akan siap bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini akan terbentuk hubungan antara perusahaan dan pekerja dalam hubungan kerja.
Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003, meyebutkan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Pernyataan pasal tersebut mengandung maksud bahwa hubungan kerja harus didasarkan pada suatu perjanjian kerja. Sebagaimana Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.
Perjanjian kerja harus memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik, sebagaimana di dalam Pasal 1338 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa: “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”. Dalam hal kesepakatan atau yang sering disebut dengan konsensuil ini diperlukan ketika proses negosiasi, baik sebelum, selama dan setelah proses negosiasi dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar perikatan atau hubungan berlangsung sampai tujuan tercapai atau terpenuhi.
Dalam perjanjian kerja itu sendiri, unsur konsensuil diperlukan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan, karena dimungkinkan bagi pihak kedua yang mempunyai posisi lebih rendah daripada pihak pertama. Hubungan subordinasi antara pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi. Pada praktiknya, perjanjian kerja lebih banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian standar, dimana pihak pertama yang berkuasa menentukan segala isi perjanjian. Sedangkan pihak kedua hanya diberikan dua pilihan yaitu menyetujuinya atau menolaknya.
Jika perbuatan hukum diatas dikaitkan dengan konsep hukum progresif, yang mana hukum progresif ini mengutamakan logika peraturan yang menjujung tinggi nilai moralitas dan berprinsip keadilan, maka apakah perbuatan hukum (pelaksanaan perjanjian kerja) tersebut sesuai dengan prinsip konsensuil yang berpedoman pada hukum progresif. Berangkat dari pernyataan tersebut, penyusun disini hendak membahas lebih detail masalah penerapan prinsip konsensuil dalam pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang dikaitkan dengan konsep hukum progresif.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiyah ini adalah; apakah penerapan prinsip konsensuil dalam pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sudah sesuai dengan hukum progresif?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sekilas Tentang Perjanjian
Pengertian Istilah
Definisi perjanjian menurut KUH Perdata dalam Pasal 1313, menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa definisi menurut pasal tersebut terlalu luas. Menggunakan kata perbuatan dapat berarti didalamnya adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan-perbuatan lainnya, sehingga perlu dilakukan pembenahan definisi agar lebih tepat, yakni bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Mengingat yang hendak dibahas dalam karya ilmiyah ini adalah masalah perjanjian kerja yang tentunya berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka dalam kajian teori ini akan memberikan definisi mengenai tenaga kerja. Dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 sampai angka 4 memberikan definisi mengenai hal inti ketenagakerjaan, yaitu:
a) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
b) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
c) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
d) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
Syarat Sahnya Perjanjian
Di dalam KUH Perdata Pasal 1320 menentukan empat syarat sah perjanjian:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Suatu pokok persoalan tertentu;
c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
d. Suatu sebab yang halal.
Asas-Asas Dalam Perjanjian
a. Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalamnya.
b. Asas itikad baik (de goedetrow), maksudnya adalah tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.
c. Asas pacta sun servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.
d. Asas konsensuil adalah kesepakatan kedua belah pihak
e. Asas Kepribadian, bermakna suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Kerja
Salah satu hal yang diperjanjikan adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini. Dalam Bab IX Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan lebih lanjut mengenai: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
2.2 Penerapan Prinsip Konsensuil Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Yang Dikaitkan Hukum Progresif
Berbicara tentang hukum progresif, maka Satjipto Rahardjo sebagai pelopor hukum progresif berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Memahami hukum untuk manusia, dimaksudkan adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dapat juga disebut sebagai hukum yang selalu pro-keadilan atau pro-rakyat.
Pengaruh ajaran positivisme masa silam hingga sekarang di Indonesia, sangat memprihatinkan, dimana hukum saat ini terlihat seperti mesin otomat, serta mengabaikan moral. Satjipto menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang cenderung dianggap kaku, bahkan mengorbankan kepentingan rakyat, terlebih bila hukum telah dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Lebih menyakitkan apabila hukum justru digunakan untuk menindas manusia kelas bawah atau rakyat. Memahami hukum demikian, dapat pula diselami dengan kenyataan, bahwa hukum progresif bertumpu pada ilmu hukum non-dogmatik (empiris) menggunakan perangkat metode peneltian baru, yaitu “tidak alergi meminjam” metode yang dikembangkan ilmu lain. Sedangkan analytical jurisprudence bertumpu pada ilmu hukum dogmatik, yaitu hanya melihat ke dalam hukum, dan menyibukkan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Jadi, kegunaan ilmu hukum dogmatis ini, tidak lebih hanya menelaah bangunan logis-rasional dari deretan pasal-pasal peraturan.
Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk menjadi law as a process-law in the making. Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia. Selain itu hukum progresif tidak dapat dipisahkan dari keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila. Ketiga variabel tesrebut harus dipahami bersama mengenai posisi masing-masing.
Berkaitan degan karya ilmiyah yang dibahas yakni mengenai asas konsensuil yang merupakan asas dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Yang menjadi dasar adalah Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata:
“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang.”
Dalam pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha, sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak kedua. Karena pihak mempuyai posisi tawar yang lebih tinggi memberikan peluang padanya untuk membuat perjanjian secara sepihak, dalam arti perjanjian sudah dibuat draft list yang biasa disebut dengan perjanjian baku (perjanjian standar). Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap pekerja yang mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan.
Dalam perjanjian kerja yang pada umumnya memuat isi perjanjian yang baku, yang mana hal ini harus didasari dengan prinsip konsensuil dalam proses pembuatannya, yakni adanya pesesuaian kehendak atau bertemunya antara “penawaran dan penerimaan”. Prinsip konsensuil ini tidak hanya ditunjukkan oleh pihak pertama saja, tetapi juga harus dilaksanakan oleh pihak kedua, dalam arti kesepakatan harus ada pada kedua belah.
Prinsip konsensuil pelaksanaannya adalah saat proses pembuatan perjanjian yakni pada tahap “negosiasi” (perundingan) antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antarpihak, sehingga dalam proses tawar-menawar ini akan subyek perjanjian menyatakan persetujuan sebagai bentuk kesepakatan, dan menyatakan ketidaksetuuannya ketika ada kata sepakat, seperti itulah proses negosiasi yang dibenarkan. Tetapi dalam praktiknya, prinsip ini banyak dikesampingkan karena perjanjian baku tersebut. Karena pihak kedua sebagai pencari kerja atau pihak yang membutuhkan maka banyak pekerja yang terpaksa menyetujuinya, sekalipun tidak ada kata sepakat.
Sikap mengesampingkan prinsip konsensuil ini sama halnya dengan mengesampingkan syarat sahnya perjanjian, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Karena prinsip konsesuil ini adalah termasuk syarat subyektif maka perjanjian dapat dinyatakan batal sejak awal, kembali pada keadaan semula atau dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Selain itu sikap mengesampingkan prinsip ini aka memicu terjadinya cacat kehendak, yakni kehendaknya tidak sesuai dengan hati nurani. Cacat kehendak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. kekhilafan/ kesesatan (dwaling)
b. paksaan (dwang)
c. Penipuan (bedrog)
d. Penyalahgunaan keadaan (undue influence)
Sesuai penjabaran singkat mengenai perjanjian kerja diatas, maka menurut hemat kata penyusun perbuatan hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum progresif, karena sebagaimana yang diketahui hukum progresif adalah konsep hukum yang berprinsip keadilan, sesuai dengan hati nurani dan menjujung tinggi moralitas serta tidak lepas dari nilai-ilai Pancasila. Jika perjanjian kerja yang terurai diatas mengesampingkan prinsip konsensuil yang menimbulkan terjadinya ketidakadilan, maka sudah jelas perjanjian kerja dengan perjanjian baku tidak sesuai dengan konsep hukum progresif.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Bedasarkan penjelasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan: bahwa penerapan prinsip konsensuil dalam pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja tidak sesuai dengan konsep hukum progresif, karena perjanjian kerja yang umumnya menggunakan perjanjian baku (perjanjian standar) yang mengesamping prinsip konsensuil, sehingga memicu terjadinya ketidakadilan bagi pihak kedua, selain itu tidak sesuai pula dengan sikap moralitas dan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang tergambar dalam konsep hukum progresif.
3.2 Saran
Sekiranya penulis dapat memberikan sedikit masukan: dalam pembuatan perjanjian kerja sudah seharusnya dilaksanakan dengan mengacu pada aturan-aturan perjanjian, sehingga terwujudlah keadilan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Daftar Bacaan
F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1992

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.,Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Cet 1, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2012

Sacipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983

Tentang aanmuhsinin

Peneliti dan pemerhati kurikulum Pendidikan Tinggi dibidang hukum yang sedang menggali ilmu untuk memperoleh gelar LLM di UGM Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s